Tantangan Pilkada Kabupaten Tasikmalaya di Tengah Pandemi dan Isu Kasus Korupsi

Sabtu, 24 Oktober 2020 22:53 Admin Opini

Tantangan Pilkada Kabupaten Tasikmalaya di Tengah Pandemi dan Isu Kasus Korupsi

 

KASUS Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) tampaknya sudah tidak aneh lagi di telinga dan benak masyarakat Indonesia. Bagaimana tidak? per 1 Juni 2020 saja, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menahan 55 tersangka korupsi pada tahun 2020, empat di antaranya adalah kepala daerah, 17 anggota dewan, tujuh pejabat eselon I/II/III, 12 dari kalangan swasta dan 15 dari kelompok lainnya.

Angka ini dipandang rendah dibanding tahun 2018. Dimana KPK mampu menyelesaikan 104 kasus dan mengeksekusi 114 orang. (Sumber: KPK.go.id/statistic).

Kasus-kasus diatas sudah pasti membuat masyarakat Indonesia muak, apalagi 38,2 % dari kasus korupsi yang terjadi di tahun 2020 menimpa para pejabat yang notabene langsung dipilih oleh masyarakat melalui Pileg maupun Pilkada. Padahal sebelum mereka menjadi pejabat, sudah pasti mereka mengkampanyekan diri dan berjanji untuk menjadi pemimpin yang amanah. Ketika terpilih menjadi pejabat, mereka pun bersumpah atas nama tuhan.

Dampak Kasus Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (KKN) Bagi Penyelenggaraan Pemilihan

Kasus KKN yang menjerat pejabat publik ini tentunya berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin, terlebih pemimpin yang dihasilkan melalui pemilihan umum. Walaupun banyak aspek yang melatarbelakangi seorang pejabat terjerat kasus KKN, namun masyarakat tidak mau tahu soal itu. Yang mereka tahu bahwa pemimpin yang dihasilkan dari pemilihan umum cenderung korup.

Hal ini berdampak buruk terhadap kehidupan demokrasi kita, apalagi kita sedang menghadapi pemilihan kepala daerah serentak pada 9 Desember 2020 mendatang.

Belum lama ini, Walikota Tasikmalaya terjerat kasus suap Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Tasikmalaya tahun anggaran 2018. Ia ditetapkan tersangka pada 26 April 2019 lalu dan ditahan pada 23 Oktober 2020. Walaupun kota Tasikmalaya tidak sedang menghadapi Pilkada, namun disadari atau tidak, dampaknya mulai rembes ke daerah tetangga yaitu Kabupaten Tasikmalaya yang sebentar lagi akan melaksanakan pesta demokrasi.

Hal tersebut sudah terlihat dari sejumlah postingan di media sosial. Ada beberapa akun yang postingannya menjadikan kasus Walikota Tasikmalaya sebagai contoh untuk mengajak masyarakat melakukan golput pada pemilihan kepala daerah 9 Desember 2020 mendatang.

Tantangan Baru Bagi Penyelenggara dan Peserta Pilkada

Kabar ditahannya Walikota Tasikmalaya oleh KPK, tentunya menjadi tantangan baru bagi penyelenggara pemilihan (KPU dan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya) maupun bagi para peserta pemilihan yaitu para Calon Bupati - Wakil Bupati Tasaikmalaya, partai koalisi dan tim pemenangan untuk meyakinkan pemilih agar menggunakan hak pilihnya pada 9 Desember 2020 mendatang.

Tantangan baru ini menambah berat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, di tengah pandemi Covid-19 yang menghantui masyarakat Indonesia sepanjang tahun 2020.

Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih agaknya harus semakin gencar dilakukan untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih ini, bukan hanya oleh penyelenggara namun juga harus lebih gencar dilakukan oleh peserta Pilkada. Karena isu yang berkembang hari ini, bukan hanya isu pemilihan di tengah pandemi tetapi juga isu kasus korupsi. Wallahu a'lam.

 

Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca Koropak, isi dari opini di luar tanggung jawab redaksi. Cara kirim tulisan, klik disini !