Inilah Alasan Pembahasan SOTK Dipercepat Saat KUA-PPAS Molor

Rabu, 04 November 2020 22:54 D. Farhan Kamil Parlemen

Inilah Alasan Pembahasan SOTK Dipercepat Saat KUA-PPAS Molor

 

Koropak.co.id - Untuk kurun waktu kurang dari satu bulan, DPRD Kabupaten Tasikmalaya melalui Pansus SOTK dituntut merampungkan serangkaian pembahasan Ranperda tentang perubahan SOTK yang diusulkan eksekutif, agar dapat ditetapkan sebelum Perda APBD tahun 2021 Kabupaten Tasikmalaya ditetapkan.

Urgensi perubahan SOTK tersebut seiring dengan munculnya Permendagri dimana beberapa SKPD di Pemkab Tasikmalaya dituntut menyesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

"Kenapa harus merampungkan Ranperda SOTK sebelum Ranperda APBD 2021? Perubahan SOTK itu harus terealisasi pada tahun 2021 nanti dan perubahan perangkat daerah tersebut harus disesuaikan dengan APBD 2021 yang saat ini masih dalam proses pembahasan eksekutif," kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Ami Fahmi, Rabu (4/11/2020).

Menurut Ami, penetapan APBD 2021 harus bisa dilaksanakan terakhir pada tanggal 30 November 2020. Artinya, hasil kerja Pansus pembahas SOTK ini menjadi pertimbangan penting dalam rangka percepatan penetapan APBD murni tahun 2021.

"Kesannya memang buru-buru. Namun wajar karena usulan perubahan SOTK dari eksekutif telat, sedangkan kita sedang dalam proses pembahasan APBD. Jika saja usulan Ranperda SOTK itu masuk bulan Desember lalu, ya tidak akan seperti ini," ujar Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

 

Baca : Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya Bisa Berubah Menjadi Badan di Tahun 2021

 

Sementara terkait APBD 2021 lanjut Ami, saat ini masih dalam konteks pembahasan KUA-PPAS oleh pihak eksekutif. "Kemarin sudah masuk ke DPRD, namun setelah dikaji ternyata pokok-pokok pikiran (pokir) berbasis reses anggota dewan, belum terakomodir sehingga terpaksa kita kembalikan ke eksekutif dan minta direvisi," katanya.

Disebutkan, pokir hasil reses tersebut menyangkut janji politik dewan, aspirasi atau permintaan masyarakat di dapil masing-masing sehingga harus tercermin secara utuh di rancangan APBD secara umum. Artinya KUA-PPAS harus mencerminkan "kahayang" rakyat.

"Dalam pembahasan APBD ini, kita ingin ada mekanisme normal. Jangan sampai muncul judul di akhir karena riskan menjadi temuan. Yang jelas pokir berbasis reses dewan sudah kita paripurnakan di akhir tahun lalu dan sudah diserahkan ke pihak eksekutif," tegasnya.*

 

Baca : Mendagri Surati Pemkab Tasikmalaya Terkait Perubahan SOTK


Berita Terkait