Koordinasi Internal Eksekutif Tentang Perubahan SOTK Masih Mentah

Kamis, 05 November 2020 09:42 D. Farhan Kamil Daerah

Koordinasi Internal Eksekutif Tentang Perubahan SOTK Masih Mentah

 

Koropak.co.id - Terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perubahan organisasi perangkat daerah atau Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) khususnya perubahan Kantor Kesbangpol menjadi badan sebagaimana diusulkan eksekutif, Pansus DPRD pembahas SOTK menilai ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan secara utuh.

Yang pertama terkait kondisi APBD yang saat ini masih defisit dan proporsi anggaran yang masih terlalu jomplang antara belanja pegawai dengan besaran belanja publik.

"Jangan sampai disaat anggaran seperti ini, kita memaksakan untuk menyesuaikan dengan amanat Permendagri atau Kepmendagri dengan merubah kantor menjadi badan. Toh sekalipun belum bisa dilaksanakan tahun ini, tidak ada risiko bagi pemerintah. Jangan sampai ada kesan diburu-buru atau dipaksakan disaat posisi jabatan bupati diisi Pjs apalagi ini dalam konteks situasi Pilkada," kata ketua Pansus DPRD pembahas SOTK, Demi Hamzah Rahadian, SH., MH, Kamis (5/11/2020).

Sebab terang Demi, perubahan dari bentuk kantor ke badan itu tidak sederhana dan berimplikasi terhadap anggaran. Karena perubahan ke badan itu diikuti dengan perombakan struktur organisasi di dalamnya sekaligus kebutuhan orang. Artinya akan menambah beban anggaran untuk belanja pegawai.

Pertimbangan berikutnya yang juga perlu dicermati adalah, koordinasi atau komunikasi tentang perubahan SOTK di internal eksekutif sejauh ini dinilai belum paripurna.

"Kita sudah mengkomunikasikan hal ini kepada bupati yang saat ini cuti di luar tanggungan negara. Ternyata kita menangkap bupati sendiri belum secara gamblang menerima informasi terkait rencana perubahan SOTK. Kita jadinya khawatir jika perubahan SOTK ini justru tidak sesuai dengan kebutuhan kepala daerah sebagai user yang selaras dengan RPJM. Jangan sampai beres Pilkada, diubah lagi. Di sini Sekda seharusnya bisa mengkomunikasikan secara utuh dan baik," tegasnya.

 

Baca : Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya Bisa Berubah Menjadi Badan di Tahun 2021

 

Diakui Demi, Kabupaten Tasikmalaya merupakan satu dari tiga kabupaten/kota di Jawa Barat yang Kesbangpol nya masih berbentuk kantor. Namun menurutya, jika alasan pemerintah bahwa perubahan ke badan itu karena bertambahnya tanggung jawab kinerja, maka harus dipertimbangkan, apakah dengan perubahan lembaga akan berkorelasi dengan peningkatan kinerja pemerintah di saat anggaran defisit?

"Pansus tidak dalam konteks menghambat atau tidak menghormati aturan. Kita justru ingin bahwa perubahan nanti itu benar-benar optimal seusai kebutuhan eksekutif dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah untuk pelayan publik lebih baik," ujarnya.

 

Koordinasi Internal Eksekutif Tentang Perubahan SOTK Masih Mentah

 

Baca : Inilah Alasan Pembahasan SOTK Dipercepat Saat KUA-PPAS Molor

 

Sementara itu, Sekda Kabupaten Tasikmalaya, Dr. Mohamad Zen mengatakan, kompleksitas permasalahan sosial serta politik, menjadi semakin tinggi seiring perkembangan zaman.

Pada kondisi seperti itu, maka volume tanggung jawab lembaga Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) secara otomatis bertambah besar yang tidak akan cukup ditangani oleh lembaga pemerintah atau organisasi perangkat daerah (OPD) yang saat ini masih berbentuk kantor dan dipimpin oleh pejabat setingkat eselon 3.

"Seiring perkembangan permasalahan sosial dan politik bangsa, kita inginkan ditangani oleh sebuah badan yang mampu meng-cover setiap permasalahan secara utuh. Maka melalui perubahan Kesbangpol menjadi badan ini adalah satu cara agar kinerja pelayanan publik menjadi lebih maksimal," kata Zen.

Nantinya terang dia, kalau Kesbangpol menjadi badan, maka akan dipimpin oleh eselon dua dibantu oleh bidang-bidang lain yang diiisi eselon 3. Artinya kinerja penanganan kompleksitas persoalan-persoalan kebangsaan itu, akan lebih utuh.*

 

Baca : Mendagri Surati Pemkab Tasikmalaya Terkait Perubahan SOTK