Pengisian Kekosongan Wakil Bupati Tasikmalaya, Menguap Tak Bermakna

Rabu, 18 November 2020 23:33 D. Farhan Kamil Daerah

Pengisian Kekosongan Wakil Bupati Tasikmalaya, Menguap Tak Bermakna

 

Koropak.co.id - Proses panjang untuk mengisi kekosongan jabatan wakil bupati (wabup) Tasikmalaya pasca ditinggal Ade Sugianto sejak tahun 2018, nampaknya belum berakhir manis. Akumulasi uang negara yang terbuang untuk membiayai proses dan tahapan pemilihan wabup itu, menguap dan bias tak bermakna.

Sederet rapat paripurna DPRD Kabupaten Tasikmalaya dimulai dengan pembentukan panitia teknis (pantek) pemilihan bakal calon wabup yang diusulkan oleh partai pengusung dan direkomendasi Bupati Tasikmalaya. Dilanjutkan rapat-rapat Pantek lainnya hingga akhirnya digelar rapat paripurna dengan agenda pemilihan calon wabup dengan kemenangan Deni R Sagara dari PAN atas Heri Ahmadi dari PKS.

Tidak sampai disitu, DPRD kembali menggelar rapat paripurna pada bulan Februari 2020 lalu, untuk menetapkan Deni R Sagara sebagai wakil bupati Tasikmalaya definitif sisa periode 2016-2021, sebelum dilantik.

Namun, perjalanan mengawal pengisian wabup ini tidak semulus yang diharapkan publik. Di tengah perjalanan, Biro Pemerintah Provinsi Jawa Barat, mengeluarkan surat rekomendasi terkait pengisian kekosongan jabatan wabup. Dua alternatif yang disodorkan pihak provinsi yakni diulang atau dilanjutkan dengan sarat tertentu yang harus dipenuhi wabup definitif yakni Deni R Sagara.

Rekomendasi tersebut muncul, setelah ditemukan bahwa wabup definitif pernah terlibat kasus pidana dan inkrah di pengadilan. Sehingga agar pengisian jabatan wabup bisa dilanjutkan, wabup definitif harus mempublikasi di media massa jika dirinya pernah terlibat kasus pidana.

 

Baca : Dewan Bentuk Lima Panitia Teknis Pemilihan Cawabup Tasikmalaya

 

Senin (9/11/2020) malam DPRD kembali menggelar rapat paripurna dan menyatakan telah terpenuhinya persyaratan wabup, Deni R Sagara, sesuai rekomendasi biro pemerintah, dan hasil rapat paripurna tersebut langsung diserahkan ke provinsi.

Lagi-lagi, di saat sisa waktu jabatan wakil bupati tinggal 3 bulan, kini tersiar kabar jika pihak provinsi meminta proses pemilihan wakil bupati Tasikmalaya periode 2016-2021 diulang dimulai dari proses penetapan wabup definitif.

"Sejak awal, kita menangkap ada yang kurang beres dalam proses pemilihan calon wabup ini. Kita melihat proses pemilihan wabup ini dipaksakan tanpa memperhatikan atau mempertimbangkan koridor yang utuh dan benar," kata Ketua PMII Kabupaten Tasikmalaya, Zamzam Multazam, Rabu (18/11/2020).

Menurutnya, pasca pemilihan wabup oleh DPRD itu, pihaknya beraudiensi di Pengadilan Negeri (PN) Tasikmalaya. "Kita mempertanyakan keabsahan surat keterangan PN yang menyebutkan bahwa Deni belum pernah tersangkut perkara pidana. Sedangkan kita dengan mudah mengakses riwayat putusan inkrah pengadilan untuk atas nama Deni ini di laman website resmi," tuturnya. Sembari menyebutkan surat keterangan dari PN ini telah dijadikan Deni sebagai syarat pencalonan sebagai wabup.

 

Baca : PAN, PKS, PDI Perjuangan Usulkan Dua Nama Cawabup Tasikmalaya

 

Setelah audiensi itu, akhirnya pihak PN menarik atau mencabut berkas keterangan tersebut dan melaporkan ke KPU serta DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Hal itu setelah pihak PN mengantongi berkas atas nama Deni yang memang pernah terlibat kasus pidana dan berakhir putusan pengadilan.

"Pertanyaan kita sekarang, jika kemarin DPRD menggelar rapat paripurna dan menetapkan bahwa Deni telah memenuhi syarat, maka bukti pemenuhan syarat Deni ini harus bisa dibuktikan ke publik. Hal ini untuk memberikan kepercayaan publik terhadap DPRD. Artinya, bahwa proses panjang pengisian jabatan wabup itu bukan sekedar untuk menyedot anggaran melalui rapat-rapat," ujar Zamzam.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Ami Fahmi menegaskan, seluruh tahapan yang dilakukan DPRD telah sesuai ketentuan dan memperhatikan seluruh aturan. Bahkan hasil rapat paripurna terakhir sudah dikirim ke provinsi.

"DPRD hari ini bersifat menunggu keputusan dari pihak biro pemerintah provinsi," kata Ami.

Hal yang sama diutarakan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Apip Ipan Permadi. Hingga saat ini pihaknya menunggu jawaban dari surat yang telah dilayangkan DPRD ke biro pemerintah provinsi.*

 

Baca : Pemulihan Ekonomi Masyarakat Terdampak Covid-19 Jauh Lebih Penting


Berita Terkait