Serikat Pekerja dan Buruh Tasikmalaya Tuntut Gubernur Revisi SK

Rabu, 25 November 2020 17:23 Dede Hadiyana Daerah

Serikat Pekerja dan Buruh Tasikmalaya Tuntut Gubernur Revisi SK

 

Koropak.co.id - Surat Keputusan (SK) tentang kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Barat yang sudah ditandatangai Gubernur Jawa Barat Ridwal Kamil, dinilai telah menggores perasaan dan melahirkan kekecewaan bagi para pekerja dan buruh di sebagian Jawa Barat, khususnya di Tasikmalaya.

"Bagaimana para pekerja dan para buruh tidak kecewa, ada 10 daerah baik kota maupun kabupaten di Jabar yang UMK-nya tidak naik seperti Kota dan Kabupaten Tasikmalaya. Hari ini, kita meminta kepada pemerintah daerah untuk membuat surat rekomendasi agar merevisi SK Gubernur tersebut," kata Ketua DPC SPSI Kota Tasikmalaya Yuhendra, setelah audiensi bersama unsur Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, di Rumah Makan Darmaga Sunda, Kota Tasikmalaya, Selasa (24/11/2020).

Dalam SK Gubernur Nomor 561/Kep.774-Yanbangsos/2020 yang disahkan Sabtu pekan lalu, ada 17 daerah baik kota maupun kabupaten di Jabar yang mengalami kenaikan UMK, dengan angka kenaikan rata-rata 3,2 sampai 3,5 persen. Sedangkan di Tasikmalaya tidak ada kenaikan atau perubahan.

"Yang terdampak pandemi Covid-19 ini semua wilayah di Jabar. Jika memang mau dinaikan, ya harusnya di semua daerah. Begitu pula jika tidak ada kenaikan, ya semua harus sama. Kita ingin di dewan pengupahan itu ada kenaikan diangka 8,83 persen atau setidaknya Kebutuhan Hidup Layak (KHL) 4,7 persen," ungkapnya.

 

Serikat Pekerja dan Buruh Tasikmalaya Tuntut Gubernur Revisi SK (2)

 

Baca : Solusi Persoalan Buruh Lebih Efektif Diselesaikan Dengan Musyawarah


Dalam SK tersebut terang dia, bahwa kenaikan UMK di Jawa Barat rata-rata 3,2 sampai 3,5 persen. Atas hasil keputusan bersama, pihaknya menerima bahwa pihak pemerintah daerah akan mengusulkan ke Pemerintah Provinsi Jabar untuk merevisi SK Gubernur tersebut, dengan menaikan UMK Kabupaten dan Kota Tasikmalaya sebesar 3,3 persen.

"Kita akan terus mengawal dan memantau sejauh mana itikad baik pemerintah daerah, untuk kita sebagai para buruh dan pekerja. Mudah-mudahan, ini juga di dengar oleh Gubernur Jawa Barat dan bisa merevisi ulang SK tersebut sebelum Januari 2021," terang Yuhendra.*

 

Baca : UMK 2021 Tidak Naik, Serikat Buruh dan Pekerja di Tasikmalaya Kecewa 


Berita Terkait