Mengajak Pilih Salah Satu Calon Bupati, Camat Jatiwaras Tasikmalaya Disidik Polisi

Kamis, 03 Desember 2020 12:58 D. Farhan Kamil Pilkada

Mengajak Pilih Salah Satu Calon Bupati, Camat Jatiwaras Tasikmalaya Disidik Polisi

 

Koropak.co.id - Kasus dugaan pelanggaran pidana pemilu yang menyeret salah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) menjabat sebagai camat di Kabupaten Tasikmalaya, dipastikan masuk ke tingkat penyidikan Polri. Hal itu menyusul sidang sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) tahap 2 yang menyatakan terpenuhinya unsur formil maupun materil pidana pemilu.

Anggota Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Divisi Penanganan Pelanggaran, Khaerun Nacsihin mengatakan, terungkapnya kasus dugaan pelanggaran pidana pemilu yang menyeret camat tersebut, berawal dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklajuti oleh Panwascam Jatiwaras dan Bawaslu.

"Kasusnya adalah, yang bersangkutan secara tegas mengajak audien untuk memilih salah satu pasangan bupati dan wakil bupati. Itu terjadi pada kegiatan pembentukan panitia pemilihan kepala desa di Desa Setiawangi Kecamatan Jatiwaras pada akhir November 2020 lalu," kata Khaerun, Kamis (03/12/2020).

 

Baca : Hasil Rapid Test, Puluhan Pengawas Adhoc Bawaslu Reaktif Covid-19

 

Hasil penyelidikan yang dilakukan Bawaslu terang dia, melalui pemeriksaan para saksi dan bukti-bukti kuat serta pihak terlapor, kasus dugaan pelanggaran pidana pemilu berupa ajakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon dan dilakukan oleh ASN itu, ditindaklajuti oleh Gakumdu. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan sentra Gakumdu 2, kasus itu dinyatakan sudah memenuhi unsur untuk ditindaklajuti ke tahap penyidikan Polri.

"Hari ini, kasusnya mulai ditangani penyidik dari Polres Tasikmalaya. Ada waktu bagi pihak kepolisian untuk mendalami kasus tersebut selama 14 hari. Jika kasus dugaan pidana pemilu tersebut dinyatakan terbukti, maka perkara tersebut selanjutnya akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya untuk diproses dalam batas waktu selama lima hari," tutur Khaerun.

 

Baca : Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Panggil Pengelola Mayasari Foundation

 

Menurutnya, ASN tersebut melanggar pasal 71 ayat 1 UU Pemilihan nomor 10 tahun 2016. "Terlapor dijerat pasal 188 UU tersebut dengan ancaman 1 hingga 6 bulan kurungan penjara," imbuhnya.

Ditanya apakah kasus tersebut bisa menyeret pasangan calon bupati dan wakil bupati terkait? Khaerun menegaskan, bahwa perbuatan yang dilakukan terlapor bersifat spontan. Dalam arti tidak atas dasar tekanan atau iming-iming dari pasangan calon.

Ditambahkan, dari 9 kasus yang ditangani Bawaslu, 1 kasus di antaranya berdasarkan laporan masyarakat dan 8 lainnya hasil temuan Bawaslu dan jajaran pengawas pemilu, sebagian kasus dugaan pelanggaran pemilu tersebut, selesai di ranah sentra Gakumdu.

"Di antaranya terkait kasus perusakan Alat Peraga Kampanye (APK) di beberapa tempat. Hasil pemeriksaan di Gakumdu 1, dinyatakan tidak memenuhi syarat atau memenuhi unsur formil maupun materil. Termasuk kasus dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah kepala desa. Itupun kasusnya sama. Artinya selesai di tataran sentra Gakumdu," ucapnya.*

 

Baca : Banyak Kasus Dugaan Pelanggaran Kampanye Menanti Persidangan Bawaslu


Berita Terkait