Pansus VII DPRD Jawa Barat Konsultasikan Raperda Pesantren Ke Kemendagri

Rabu, 02 Desember 2020 20:30 Dede Hadiyana Parlemen

Pansus VII DPRD Jawa Barat Konsultasikan Raperda Pesantren Ke Kemendagri


Koropak.co.id - Pimpinan dan anggota Panitia Khusus (Pansus) VII DPRD Provinsi Jawa Barat bersama Biro Hukum, konsultasikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pesantren, ke Kasubdit Bagian Produk Hukum Daerah, Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu (2/12/2020).

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Pansus VII DPRD Provinsi Jawa Barat Sidkon Djampi mengatakan, secara prinsip dari pihak Kemendagri sudah tidak ada masalah yang berarti. Namun terdapat dua poin yang masih harus dikaji yakni terkait judul dan dua ayat dalam pasal 46 yang diusulkan.

"Saat ini kami masih menunggu hasil konsultasi Kemendagri dengan Kementerian Agama. Selanjutnya, kita akan lakukan pembahasan setiap pasalnya kemudian rapat pleno untuk segera dibawa ke pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat," ujarnya.

 

Pansus VII DPRD Jawa Barat Konsultasikan Raperda Pesantren Ke Kemendagri (2)

 

Sementara itu, Wakil Ketua Pansus VII DPRD Provinsi Jawa Barat Tetep Abdulatif berkunjung ke Direktorat Pendidikan Diniyah Kementerian Agama, untuk menampung masukan serta kajian terkait Raperda Penyelenggaraan Pesantren Provinsi Jawa Barat.

Ia menyebutkan, ada beberapa catatan yang didapatkan bahwa saat ini telah ada Peraturan Menteri Agama serta Peraturan Presiden yang isinya terkait kesejahteraan pondok pesantren di seluruh Indonesia, yang akan berdampak kepada keberlangsungan pondok pesantren di Jawa Barat.

"Kita mendapatkan beberapa pencerahan dan penambahan informasi, salah satunya terkait dengan Peraturan Menteri Agama yang sudah rampung dan sudah ditandatangani. Kemudian, kita juga mendapatkan penjelasan tentang Peraturan Presiden yang naskahnya sedang dikaji oleh Kemenkumham. Isi dari Peraturan Menteri dan Peraturan Presiden tersebut diantaranya memuat dukungan dan fasilitasi terhadap pesantren," ucapnya.*

 

Baca : DPRD Tinjau UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah III Jabar


Berita Terkait