Kemensos Dapat Untung 17 Miliar Dari Bansos Sembako Untuk Terdampak Covid-19

Minggu, 06 Desember 2020 12:59 Eris Kuswara Nasional

Kemensos Dapat Untung 17 Miliar Dari Bansos Sembako Untuk Terdampak Covid-19

 

Koropak.co.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Sosial, Juliari P Batubara (JPB) sebagai tersangka dalam dugaan kasus suap bantuan sosial Covid-19, Minggu (6/12/2020). Tercatat, Juliarib telah mendapat keuntungan sebesar Rp 17 miliar dari pengadaan bansos penanganan Covid-19 tersebut.

Sementara itu, untuk rincian dari jumlah total tersebut, Juliari diduga telah menerima fee senilai Rp 8,2 miliar saat pelaksanaan bansos sembako periode pertama. Diketahui, fee tersebut didapatkannya dari pembagian Rp 12 miliar secara tunai oleh PPK Kemensos, Matheus Joko Santoso (MJS), melalui AW.

Ketua KPK, Firli Bahuri mengatakan, Juliari Batubara juga kembali menerima fee sekitar Rp 8,8 miliar dari pelaksanaan bansos sembako periode kedua. Pada intinya, untuk jumlah total yang didapatkan yakni sebesar Rp 17 miliar dari program pengadaan bansos untuk penanganan Covid-19. Selain itu, diduga uang tersebut juga dipakai untuk keperluan pribadinya.

"Dalam kasus dugaan suap pengadaan bansos penanganan Covid-19 ini, kami juga telah menetapkan lima orang tersangka dan 3 orang sebagai penerima dan mereka adalah Juliari Batubara, Matheus Joko Santoso dan AW. Kemudian dua orang lainnya yakni Ardian I M (AIM), dan Harry Sidabuke (HS) sebagai pemberi," kata Firli sebagaimana dihimpun Koropak dalam Konferensi Pers-nya, Minggu (6/12/2020).

 

Baca : Karut Marut Data Bansos Covid Ketua RT dan RW Jadi Sasaran Warga

 

Diketahui bahwa Ardian I M dan Harry Sidabuke merupakan pihak swasta. Sementara Matheus Joko Santoso dan AW adalah pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial.

Dalam kasus ini, Juliari pun dikenai Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sedangkan untuk Matheus Joko Santoso dan AW melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (i) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

 

Kemensos Dapat Untung 17 Miliar Dari Bansos Sembako Untuk Terdampak Covid-19 (2)

 

Baca : Kerap Ricuh RT RW Akan Dilibatkan Dalam Pendataan Penerima Bansos

 

Sementara untuk Ardian I M dan Harry Sidabuke melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Firli Bahuri menuturkan bahwa Juliari Batubara juga bisa terancam hukuman mati apabila dia terbukti melanggar Pasal 2 UU 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Karena bisa dipahami juga bahwa di dalam ketentuan UU 31 tahun 99 pasal 2, barang siapa yang telah melakukan perbuatan dengan sengaja memperkaya diri atau orang lain, melawan hukum yang menyebabkan kerugian keuangan negara di ayat 2 terancam hukuman mati.*

 

Baca : Buntut Bansos Kemensos RT RW Jadi Korban Bully Warganya

 


Berita Terkait