Tiga Anggota Polisi Terluka Saat Aksi Massa Tuntut Ade-Cecep Didiskualifikasi

Rabu, 16 Desember 2020 21:25 D. Farhan Kamil Pilkada

Tiga Anggota Polisi Terluka Saat Aksi Massa Tuntut Ade-Cecep Didiskualifikasi

 

Koropak.co.id - Pasca KPU Kabupaten Tasikmalaya menetapkan hasil rapat pleno rekapitulasi suara dengan kemenangan pasangan nomor urut 2 (Ade-Cecep), ratusan massa aksi gabungan ormas dan LSM yang terhimpun dalam Forum Masyarakat Penyelamat Demokrasi (FMPD) Kabupaten Tasikmalaya, terlibat baku hantam dengan anggota Kepolisian Polres Tasikmalaya saat massa aksi berusaha menorobos barisan anggota kepolisian yang menjaga pintu gerbang masuk kantor KPU dan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, blok ruko Jalan Raya Timur Cipakat Singaparna, Rabu (16/12/2020).

Aksi yang dibarengi dengan lemparan batu itu, mengakibatkan tiga orang Polisi mengalami luka-luka di bagian wajah dan kepala. Bahkan satu anggota mengalami luka cukup serius dibagian kepala akibat terkena lemparan batu, hingga harus dilarikan ke rumah sakit SMC menggunakan mobil ambulans.

Ketegangan aksi massa berhasil diredam setelah perwakilan massa aksi dipersilahkan masuk komplek perkantoran dan menggelar audiensi dengan pihak Bawaslu dan KPU.

Dalam orasinya, massa menuntut agar KPU dan Bawaslu membatalkan keputusan KPU tentang penetapan hasil rekapitulasi suara dengan kemenangan pasangan Ade-Cecep yang dianggap melanggar Undang-Undang Pemilu.

 

Baca : Ratusan Massa Aksi Minta Rekapitulasi Suara Tingkat Kabupaten Ditunda

 

Koordinator Lapangan Aksi, Oos Bashor atau akrab dipanggil bang kokos mengatakan, paslon nomor urut 2 yakni Ade Sugianto yang merupakan petahana, telah mengeluarkan sejumlah kebijakan yang menguntungkan secara politik menjelang pelaksanaan Pilkada.

Menurutnya, kebijakan itu telah melanggar UU nomor 10 tahun 2016 pasal 71 ayat 3 yang berbunyi, bupati atau wakil bupati dilarang menggunakan kewenangan program dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon di daerah sendiri atau daerah lain dalam waktu 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan calon terpilih.

"KPU menetapan calon pada tanggal 23 september. Petahana mengeluarkan kebijakan itu tanggal 2 dan 3 September. Ini jelas sangat melanggar," kata bang Kokos.

Kebijakan tersebut antara lain instruksi Bupati nomor 6 tahun 2020 terkait tanah wakaf atau SK wakaf tertanggal 2 September 2020 dan Surat Edaran Bupati nomor 42 tahun 2020 tanggal 3 September.

"Pada kasus ini, KPU terkesan tutup mata dan justru meloloskan calon Petahana Ade Sugianto. Padahal jelas petahana itu melakukan pelanggaran. Di sisi lain Bawaslu tidak memberikan rekomendasi kepada KPU untuk mendiskualifikasi pencalonan petahana," ujarnya.

Oos menegaskan, massa meminta KPU dan Bawaslu mendiskualifikasi kemenangan paslon petahana yang sudah melanggar Undang-Undang. "Kalau hal ini dibiarkan, maka khawatir akan terjadi konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Tasikmalaya," ucapnya.

 

Tiga Anggota Polisi Terluka Saat Aksi Massa Tuntut Ade-Cecep Didiskualifikasi (2)

 

Baca: Bawaslu: Terdapat 13 Laporan Pelanggaran Pilkada Kabupaten Tasikmalaya

 

Sementara itu, terkait aksi pelemparan batu terhadap anggota kepolisian, perwakilan massa FMPD, Dadi Abdi Darda mengaku bahwa itu merupakan bagian dari dinamika dalam proses penyampaian aspirasi warga.

Menanggapi aspriasi massa aksi, Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Dodi Juanda mengatakan, meskipun sudah ada penetapan rekapitulasi suara oleh KPU, Bawaslu akan tetap memproses seluruh laporan yang teregister dalam dugaan pelanggaran pemilu untuk diuji syarat materil maupun syarat formil.

"Kami tidak hentikan laporan pelanggaran kami terus uji syarat formil dan materilnya," kata Dodi. *

 

Baca : KPU Kabupaten Tasikmalaya Tunggu Penetapan MK, Jika Ada Gugatan

 


Berita Terkait