KPU Kabupaten Tasikmalaya Warning LSI Denny JA Laporkan Salinan Hitung Cepat

Kamis, 17 Desember 2020 23:46 D. Farhan Kamil Pilkada

KPU Kabupaten Tasikmalaya Warning LSI Denny JA Laporkan Salinan Hitung Cepat

 

Koropak.co.id - Meskipun KPU Kabupaten Tasikmalaya telah menetapkan hasil pleno rekapitulasi suara tingkat kabupaten dengan kemenangan untuk pasangan Ade Sugianto dan H Cecep Nurul Yakin (Ade-Cecep) di Pilkada serentak 9 Desember 2020, riuh rendah perdebatan sebagian kelompok masyarakat tentang hasil quick count (hitung cepat) LSI Denny JA dengan real count KPU, masih saja terdengar.

Sebagian masyarakat, menganggap bahwa hasil hitung cepat LSI Denny JA dengan kemenangan pasangan nomor urut 4, yakni Iwan Saputra dan Iip Miftahul Faoz (Wani), adalah data akurat yang dapat dijadikan dasar klaim kemenangan dari pada hasil real count KPU.

 

Baca : KPU Kabupaten Tasikmalaya Tunggu Penetapan MK, Jika Ada Gugatan

 

Seperti diberitakan salah satu media mainstream pada Rabu (9/12/2020), data quick count versi LSI Denny JA hingga pukul 14.15 WIB dengan 35,67% data yang sudah masuk, bahwa pasangan Azies Rismaya Mahpud-Haris Sanjaya: 23,38%, Ade Sugianto-Cecep Nurul Yakin: 28,24%, Cep Zamzam Dzulfikar-Padil Karsoma: 11,42% dan pasangan calon Iwan Saputra-IiP Miptahul Paoz: 37,07% dengan margin error 1 persen.

Sementara hasil real count sementara yang dirilis KPU pada pukul 16.00 atau selang dua jam kurang dari rilis hasil hitung cepat LSI Denny JA, menunjukan jika pasangan Ade-Cecep unggul dengan perolehan suara 32,57 persen dan Wani 31,12 persen.

Hal ini pula yang kemudian melahirkan kegaduhan di sebagian kelompok masyarakat pemilih Kabupaten Tasikmalaya yang menganggap bawa Pilkada serentak 9 Desember 2020 Kabupaten, adalah kemenangan pasangan Wani dan menolak hasil real count KPU.

 

Baca : Pasangan Wani Yakin Menangkan Pilkada Kabupaten Tasikmalaya

Baca : Real Count KPU, Pasangan Ade-Cecep Menang Tipis Dari Pasangan Iwan-Iip

 

Dari kegaduhan yang telah melahirkan aksi unjuk rasa berjilid-jilid dari kelompok pendukung salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Tasikmalaya inilah, KPU Kabupaten Tasikmalaya kini terus mengkaji dan aktif berkoordinasi dengan KPU provinsi untuk mengusut tuntas dasar quick count yang dilakukan LSI Denny JA yang dinilai telah mencederai kedamaian Pemilu di Kabupaten Tasikmalaya.

"KPU bersama Bawaslu dan peserta pemilu serta unsur terkait lainnya, telah berkomitmen untuk mewujudkan Pilkada damai, tertib dan aman. Namun justru pada tahapan rekapitulasi suara, kedamaian tercederai akibat reaksi dari rilis hasil quick count lembaga survei," kata Komisioner KPU Kabupaten Tasikmalaya Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Istianah M.Ag didampingi Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Ai Rochmawati, Kamis (17/12/2020).

 

Baca : Pasangan Iwan-Iip Menolak Telak Real Count KPU Kabupaten Tasikmalaya

Baca : Massa Geruduk Kantor KPU Kasikmalaya, Serukan Tolak Rekapitulasi Suara Sementara

 

Untuk itu kata Istianah, secara tegas KPU meminta akan pihak LSI Denny JA menyampaikan laporan secara detil tentang bagaimana quick count dilakukan. Seperti apa metodologi yang digunakan LSI Denny JA sehingga menghasilkan angka perolehan suara yang sangat jomplang dengan hasil real count KPU.

"Data di kami, KPU Kabupaten Tasikmalaya telah mengeluarkan sertifikat terhadap lembaga pemantau pemilu yakni kepada Lembaga Study Kebijakan Publik (LSKP) dengan berlogokan LSKP dan LSI Denny JA Untuk melakukan survei termasuk quick count. Sesuai PKPU nomor 8 tahun 2017, LSKP-LSI Denny JA ini berkewajiban menyampaikan salinan hasil survei atau jejak pendapat dan perhitungan cepat, maksimal 15 hari setelah merilis hasil perhitungan cepat kepada KPU sebagaimana tercantum dalam pasal 50 ayat 3 PKPU 8/2017," ujarnya.


KPU Berani Usut Dugaan Pelanggaran Etik LSI Denny JA?

Ia menyebutkan, pihaknya terus berkoordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Barat terkait rencana pembentukan dewan etik sesuai pasal 51,52 PKPU 8/2017 untuk mengusut dugaan pelanggaran etik yang dilakukan LSI Denny JA.

Ditambahkan, dari kasus Kabupaten Tasikmalaya ini, LSI Denny JA bisa menjadi cermin buruk bagi daerah daerah yang akan menyelenggarakan pemilu. "kalau rencana normalisasi dijalankan, maka pelaksanaan Pemilu terdekat adalah tahun 2022, 2023 dan 2024," ucapnya.*

 

Baca : Pasangan Iwan-Iip Gugat Hasil Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Ke MK


Berita Terkait