Dana Bankeu Desa Tak Cair, Puluhan Kades di Tasikmalaya Mengadu ke DPRD

Rabu, 23 Desember 2020 00:41 D. Farhan Kamil Parlemen

Dana Bankeu Desa Tak Cair, Puluhan Kades di Tasikmalaya Mengadu ke DPRD


Koropak.co.id - Akibat bantuan keuangan (bankeu) desa pada APBD perubahan tahun 2020 tak kunjung cair, puluhan kepala desa (Kades) di bawah koordinator Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Tasikmalaya, Panji Permana, SH, mengadukan nasibnya melalui sebuah pertemuan dengan pimpinan DPRD Kabupaten Tasikmalaya di ruang serbaguna DPRD, Selasa (22/12/2020) sekitar pukul 15.00 WIB.

Dalam pertemuan yang mengahadirkan Sekda Kabupaten Tasikmalaya itu, para kades mempertanyakan alasan kenapa hingga kini bankeu belum juga cair, padahal para kades ini telah mengantongi Surat Keputusan (SK) Bupati Tasikmalaya yang sedianya sudah dapat dicairkan dan direalisasikan per awal bulan Desember 2020 ini.

Ironisnya, hanya bermodalkan jaminam SK, rata-rata kades telah merealisasikan program pembangunan desa untuk memenuhi aspirasi masyarakat yang sebelumnya telah dituangkan dalam keputusan kepala desa dan APBdes yang mencerminkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) desa.

 

Baca : Sulit Anggaran Desa-desa di Kabupaten Tasikmalaya Menjerit

 

Seperti diutarakan Kades Karangmukti Kecamatan Salawu, Panji Permana, dengan jaminan SK pihaknya berani melakukan pembangunan infrastruktur seperti jalan dan selokan untuk memenuhi aspirasi masyarakat. Apalagi Desa Karangmukti ini merupakan desa yang di sejumlah titik terkena bencana alam berupa longsor dan mengakibatkan kerusakan jalan maupun saluran air (selokan).

"Karena kebutuhan yang mendesak, ya mau tidak mau kita bangun dan perbaiki kerusakan infrastruktur dengan jaminan SK tadi. Artinya kita berani mengambil risiko dengan mengutang ke pihak toko material (matrial). Kini kita kelabakan sebab pihak toko sudah menagih sementara SK belum juga bisa dicairkan," kata Panji.

Apa yang dirasakannya terang Panji, juga dirasakan oleh sejumlah kades lainnya yang sama-sama telah melaksanakan sebagian pembangunan dengan menjaminkan SK bankeu.

 

Baca : Ribuan Perangkat Desa Duduki Gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya

 

Ia menyebutkan, atas nama para kades, pihaknya sempat mengadukan hal tersebut kepada Sekda dan jawabannya bahwa bankeu belum bisa direalisasikan karena ada beberapa pertimbangan khususnya terkait administrasi termasuk pertimbangan momentum Pilkada serentak 9 Desember 2020.

Pemerintah lanjut Panji, tidak menginginkan bankeu tersebut menimbulkan permasalahan lain atau madarat lebih besar baik bagi Pemkab Tasikmalaya maupun desa, apalagi jika bankeu tersebut menjadi temuan pihak aparat penegak hukum (APH) sehingga berubah menjadi bencana.

"Jujur jawaban Sekda itu tidak menjadi solusi atas persoalan yang kini dihadapi para kades. Jika bankeu tidak dicairkan sebagai bentuk kehati-hatian pemerintah untuk menghindari masalah besar, apakah pemerintah tidak khawatir jika SK yang sudah dikantongi para kepala desa kemudian tidak cair? Bukankah ini juga bisa menjadi temuan? Hari ini kami para kades bergerak dan meminta kejelasan bankeu ini ke pihak DPRD dan kepada eksekutif," ujar Panji.

 

Baca : Akses Jalan Desa Ciandum dan Desa Sukahurip Tertimbun Material Longsor

 

Senada dengannya, Kades Padawaras Kecamatan Cipatujah, Yayan Siswandi menegaskan, sebagian pembangunan sudah dilakukan dengan menggunakan dana talang dan janji-janji sudah disampaikan kepada masyarakat setelah menerima SK. Tetapi faktanya, hingga kini SK belum bisa dicairkan dengan alasan teknis dan administrasi.

"Hari ini kami bersama para kades lainnya, datang sejak pagi menunggu jadwal pertemuan seperti ini. Dan di sini kami hanya butuh kejelasan untuk kami bawa pulang. Jika kami mendapat SK, maka kejelasan itu harus berbentuk tulisan resmi pemerintah, sebagai bukti kepada masyarakat. Apakah bisa cair tahun ini atau tidak, dan kapan bisa dicairkan? Masyarakat menunggu," tegas Yayan. Sembari mengatakan, jika memang SK tidak bisa cair, kenapa Pemkab Tasikmalaya tidak segera menyosialisasikannya ke bawah?

Yayan menyebutkan apabila alasan mandegnya pencairan bankeu ini karena administrasi agar tidak menjadi temuan BPK atau APH, ia menegaskan bahwa turunnya SK tersebut karena diawali usulan atau berdasarkan proposal desa. Dan proposal tersebut dibuat dengan tidak sederhana.

"Kami harus bolak balik ke Dinas Sosial untuk memperbaiki atau melengkapi kekuarangan proposal. Kini setelah ada SK, alasannya kembali ke soal administrasi, kan tidak logis. Kalau memang administrasi kami kurang atau tidak sesuai ketentuan, kenapa tidak ada pemberitahuan atau bimbingan. Dan mengapa SK keluar?" ujarnya.

 

Dana Bankeu Desa Tak Cair, Puluhan Kades di Tasikmalaya Mengadu ke DPRD (2)

 

Sementara itu Kades Tanjungbarang Kecamatan Cikatomas, H. Pepen R, SH mengatakan, hari ini kades menghadapi dilema besar di tengah-tengah masyarakat. Dimana satu sisi harus bisa memenuhi aspirasi masyarakat meskipun menggunakan dana talang, namun di sisi lain harus mampu menjelaskan dan meyakinkan kepada masyarakat jika pembangunan itu tidak bisa dilaksanakan atau dilanjutkan gara-gara tidak ada dana. Dan yang paling berat adalah menghadapi tagihan yang timbul akibat dana talang tadi.

"Jika soal kerapihan atau ketertiban administrasi menjadi alasan bankeu tidak cair, akibat kekhawatiran menjadi temuan APH, maka saya jelaskan bahwa persoalan administrasi pemerintahan itu adalah ranah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). APH itu prosedural dan tidak begitu saja. Pertanyaannya adalah mana fungsi APIP di Kabupaten Tasikmalaya?" kata Pepen.

Terkait SK, Kades Purwaraharja Kecamatan Bojonggambir, Harun menyebutkan, sebelum pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember 2020 lalu, SK sudah disebar melalui camat ke masing-masing kades yang mendapat bankeu APBD perubahan tahun 2020.

"Ya sekitar akhir bulan November kemarin lah," ucap Harun.*

 

Baca : Bankeu Desa Bermasalah? Pemda Lalai? Dewan Sebut Sudah Biasa


Berita Terkait