Gugatan FKMT Terhadap KPU dan Bawaslu Tasikmalaya Ditolak PTUN

Senin, 28 Desember 2020 15:38 D. Farhan Kamil Pilkada

Gugatan FKMT Terhadap KPU dan Bawaslu Tasikmalaya Ditolak PTUN

 

Koropak.co.id - Setelah melalui sidang dismissal hampir selama 30 menit, majelis hakim yang dipimpin oleh Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) H. Andri Mosepa, SH., MH, di Jalan Diponegoro nomor 34 Bandung, gugatan yang dilayangkan oleh Forum Komunikasi Masyarakat Tasikmalaya (FKMT) atas nama Dani Safari Effendi, SH, dkk sebagai penggugat, akhirnya dicabut, Senin (28/12/2020).

Dalam sidang dismissal yang dihadiri para tergugat dalam hal ini Ketua beserta jajaran KPU dan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya serta para penggugat itu, majelis hakim menegaskan, bahwa PTUN Bandung tidak mempunyai kewenangan dalam sengketa Pilkada.

"PTUN Bandung hanya menangani terkait administrasi Pemilu seperti Daftar Calon Tetap (DCT) Pilpres dan Pileg sesuai daerahnya. Atas dasar tersebut Pengadilan menyarankan untuk mencabut gugatan atau diskor," kata Andri.

 

Gugatan FKMT Terhadap KPU dan Bawaslu Tasikmalaya Ditolak Majelis Sidang PTUN

 

Baca : KPU Kabupaten Tasikmalaya Warning LSI Denny JA Laporkan Salinan Hitung Cepat

 

Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya, Zamzam Zamaludin mengatakan, sesuai surat panggilan dari Pengadilan TUN Bandung, hari ini KPU bersama Bawaslu menghadiri sidang dismissal menyusul adanya gugatan terkait penetapan calon bupati dan wakil bupati Tasikmalaya dari pihak penggugat dalam hal ini Dani Safari Effendi, dkk. Sebagaimana telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan TUN Bandung dalam perkara nomor 147/G/2020/PTUN.BDG tanggal 17 Desember 2020.

"Alhamdulillah sidang berjalan lancar dan cukup singkat. Keputusan akhir sebagaimana putusan majelis hakim, bahwa gugatan dicabut. Artinya perkara selesai dan tidak ada lagi sidang," katanya.

Senada dengannya, Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Mohammad Abduh menyebutkan, sidang PTUN Bandung telah memutuskan bahwa gugatan penggugat ditolak. Sebab PTUN tidak mengurus perkara Pilkada.

"PTUN Bandung hanya menerima pengajuan gugatan yang berkaitan dengan DCT Pemilu Legislatif baik tingkat I atau tingkat II," kata Abduh.*

 

Baca : Pasangan Iwan-Iip Gugat Hasil Pilkada Kabupaten Tasikmalaya 2020 Ke MK


Berita Terkait