Dugaan Pelanggaran Administrasi Memenuhi Unsur, Bawaslu Teruskan Ke KPU

Selasa, 29 Desember 2020 17:14 D. Farhan Kamil Pilkada

Dugaan Pelanggaran Administrasi Memenuhi Unsur, Bawaslu Teruskan Ke KPU

 

Koropak.co.id - Menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Pemilihan nomor 10 tahun 2016, yang dilaporkan oleh calon bupati Tasikmalaya nomor urut 4, Iwan Saputra dengan terlapor calon bupati Tasikmalaya nomor urut 2, Ade Sugianto, Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan penanganan pelanggaran secara komprehensif dengan mengumpulkan bukti-bukti, keterangan saksi serta keterangan ahli pidana dan hukum tata negara.

Adapun dimensi sanksi dari pelanggaran pasal 71 ayat 3 sebagaimana dilaporkan pihak pelapor pada Rabu (16 Desember 2020) itu, ada dua pasal, yakni pasal 188 berkaitan dengan sanksi pidana dan pasal 71 ayat 5 berkaitan sanksi administrasi.

Demikian hal itu diutarakan Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Dodi Juanda didampingi jajaran anggota Bawaslu di hadapan wartawan, di Kantor Bawaslu, Blok Ruko Jalan Raya Timur Badakpaeh, Cipakat Singaparna, Selasa (29/12/2020).

Dikatakan Dodi, dalam hal dugaan pelanggaran pidana pemilu, telah ditangani melalui sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan.

"Untuk sanksi pidana pemilu sesuai pasal 188, terhenti di pembahasan tahap II sentra Gakkumdu," kata Dodi.

Sedangkan untuk penanganan pelanggaran administrasinya sebagaimana pasal 71 ayat 5, lanjut Dodi, menjadi ranah internal Bawaslu. Dan berdasarkan hasil rapat pleno pimpinan, Bawaslu memutuskan untuk meneruskan dugaan pelanggaran ini ke KPU agar ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan dan Peraturan KPU yang mengaturnya.

"Hari ini, berkas dugaan pelanggaran administrasi kita teruskan ke KPU, termasuk kita juga sampaikan kepada pihak kuasa hukum calon bupati Tasikmalaya nomor urut 4," ujarnya.

 

Kuasa Hukum wani

 

Kuasa hukum calon bupati Tasikmalaya nomor urut 4, Dadi Hartadi SH menyebutkan, Bawaslu telah menyelesaikan dan menyampaikan hasil penanganan pelanggaran dimana dalam penanganannya ada upaya klarifikasi yang diatur di pasal 26 ayat 1 Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) nomor 8/2020.

Sesuai Perbawaslu itu, Bawaslu sudah menggali berbagai informasi dan sejumlah keterangan baik dari pelapor, saksi, saksi ahli pidana dan hukum tata negara.

"Hasilnya sudah diketahui dari Bawaslu bahwa dalam laporan dugaan pelanggaran pasal 188, terkait tindak pidana pemilu tidak memenuhi unsur dan dihentikan di pembahasan tahap dua Sentra Gakumdu," kata Dadi.

Namun, untuk pelanggaran pasal 71 ayat 5, Bawaslu menyatakan dalam status laporannya memenuhi unsur pelanggaran administrasi. "Bawaslu merekomendasikan pelanggaran ini ke KPU dan ini berimplikasi terhadap pembatalan calon yang kita laporkan," ujarnya.*

 

Baca : KPU Bakal Mengkaji Rekomendasi Bawaslu Terkait Dugaan Pelanggaran Administrasi

 


Berita Terkait