Empat Kades Diintimidasi Oknum LSM, Apdesi Mengadu Ke Bawaslu

Rabu, 30 Desember 2020 19:34 D. Farhan Kamil Pilkada

Empat Kades Diintimidasi Oknum LSM, Apdesi Mengadu Ke Bawaslu

 

Koropak.co.id - Ketua Beserta jajaran pengurus Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Tasikmalaya didampingi kuasa hukum Apdesi, mendatangi Kantor Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya. Mereka mengadukan adanya perlakuan beberapa orang yang diduga oknum LSM yang mengintimidasi sejumlah kepala desa, Rabu (30/12/2020).

"Kami datang ke Bawaslu untuk silaturahmi dan meminta pandangan Bawaslu terkait adanya perlakuan oknum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mengintimidasi terhadap empat kepala desa (kades) di tiga kecamatan," kata kuasa hukum Apdesi Kabupaten Tasikmalaya, Asep Mulyana.

Bentuk-bantuk intimidasi tersebut terang Asep, antara lain adalah adanya perkataan oknum LSM kalau memilih nomor dua, maka masuk penjara. Disamping itu juga, kades harus membuat pernyataan terkait penerimaan bantuan Covid-19 atau bantuan-bantuan sosial (bansos) lainnya dari pemerintah. Jelas, tindakan seperti ini masuk unsur intimidasi. Dan para kades ini keberatan serta menolak.

"Dari pembicaraan dengan Ketua Bawaslu, kami akan membawa perkara ini ke pihak Aparat Penegak Hukum (APH), bahkan lebih tinggi lagi, yakni ke Komnas HAM. Kita juga memiliki rekaman video untuk nanti diperlihatkan," ujarnya.

Menurutnya, apa yang telah dilakukan oknum LSM tersebut, bertentangan dengan Undang Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

"Kita sangat objektif terkait masalah ini. Kita tidak berani menduga-duga jika intimidasi ini terjadi sebagai ekses dari Pilkada Serentak 9 Desember 2020 kemarin. Meskipun dalam pernyataan oknum LSM tersebut, menyebut-nyebut soal pilihan calon," tuturnya.

 

Empat Kades Diintimidasi Oknum LSM, Apdesi Mengadu Ke Bawaslu (2)

 

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Dodi Juanda menjelaskan, kedatangan Apdesi dan kuasa hukumnya ke Bawaslu, karena ada hal-hal terkait kejadian yang diduga sebagai bentuk intimidasi yang dialami para kepala desa di Kabupaten Tasikmalaya.

"Dalam perkara ini, kami menyampaikan kepada mereka secara tegas, bahwa Bawaslu tidak memiliki kewenangan. Tugas pengawasan kami dalam penyelenggaraan pemilu sudah selesai," kata Dodi.

Kewenangan Bawaslu lanjut dia, hanya pada masa kampanye, masa tenang dan pemungutan serta perhitungan suara pada 9 Desember 2020 lalu.

"Kami sarankan kepada kuasa hukum Apdesi untuk mengkomunikasikan perkara tersebut ke APH," ujarnya.*

 

Bsca : Bawaslu: Terdapat 13 Laporan Pelanggaran Pilkada Kabupaten-Tasikmalaya