Ini Dasar Bawaslu Rekomendasi Ke KPU Soal Dugaan Pelanggaran Administrasi

Kamis, 31 Desember 2020 11:06 D. Farhan Kamil Pilkada

Ini Dasar Bawaslu Rekomendasi Ke KPU Soal Dugaan Pelanggaran Administrasi

 


Koropak.co.id - Berita terkait rekomendasi Bawaslu kepada KPU tentang terpenuhinya unsur dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan calon bupati petahana, Ade Sugianto, terus menjadi sorotan media.

Calon bupati Tasikmalaya nomor urut 2 itu, dianggap telah melanggar ketentuan tentang pemilu dengan munculnya kebijakan Bupati Tasikmalaya, H Ade Sugianto pada tanggal 2 dan 3 September 2020, sebelum dirinya ditetapkan sebagai calon bupati yang berpasangan dengan H. Cecep Nurul Yakin, oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 23 September 2020.

Kebijakan tersebut berupa instruksi Bupati nomor 6 tahun 2020 tertanggal 2 September 2020 dan Surat Edaran Bupati nomor 42 tahun 2020 tanggal 3 September 2020 tentang akselerasi atau percepatan penyertifikatan tanah wakaf.

Atas dasar adanya kebijakan Bupati Tasikmalaya itu, pada tanggal 16 Desember 2020 calon bupati Tasikmalaya nomor urut 4, Iwan Saputra melaporkan ke Bawaslu yang kemudian diregister oleh Bawaslu dengan nomor 07/Reg/LP/PB/Kab/13.26/XII/2020.

Dalam laporan dengan salah satu materi yang disoal terkait kebijakan bupati pada tanggal 2 dan 3 September 2020, petahana dinilai telah melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pasal 71 ayat 3.

Pasal 71 Ayat 3 berbunyi, gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri atau daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan calon terpilih.

Berbincang dengan Koropak, Rabu (30/12 /2020) , Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Dodi Juanda kembali menegaskan, atas laporan dari calon bupati nomor urut 4, Bawaslu telah melakukan penanganan pelanggaran secara komprehensif dengan mengumpulkan bukti-bukti, keterangan saksi serta keterangan ahli pidana dan hukum tata negara.

"Kami terima laporan dan kami proses sesuai dengan aturan-aturan yang ada termasuk melibatkan saksi ahli," kata Dodi.

Adapun dimensi sanksi dari pelanggaran pasal 71 ayat 3 sebagaimana dilaporkan pihak pelapor pada Rabu (16/12/2020) itu, ada dua pasal, yakni pasal 188 berkaitan dengan sanksi pidana dan pasal 71 ayat 5 berkaitan sanksi administrasi.

Dalam hal dugaan pelanggaran pidana pemilu, telah ditangani melalui sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan. "Untuk sanksi pidana pemilu sesuai pasal 188, terhenti di pembahasan tahap II sentra Gakumdu," kata Dodi.

Beriringan dengan penanganan dugaan pelanggaran pidana pemilu melalui sentra Gakumdu, Bawaslu juga melakukan penanganan dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan petahana dan kemudian berdasarkan hasil rapat pleno pimpinan, Bawaslu memutuskan untuk meneruskan dugaan pelanggaran administrasi dengan dimensi sanksi administrasi sesuai pasal 71 ayat 5 tersebut ke KPU dan merekomendasikan KPU agar menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan dan Peraturan KPU yang ada.

"Hari ini, Bawaslu sudah mengirimkan rekomendasi tersebut ke KPU agar mengambil langkah-langkah sesuai aturan yang ada," ujarnya.

Dodi menjelaskan, dasar dikeluarkannya rekomendasi tersebut karena dari hasil kajian Bawaslu menemukan unsur yang memenuhi dugaan pelanggaran administrasi sesuai pasal 71 ayat 3 yang berimplikasi terhadap sanksi administrasi sesuai pasal 71 ayat 5.

"Instruksi dan surat edaran bupati itu pokok masalahnya yang dikeluarkan pada masa pemilu. Memang disitu tidak ada unsur ajakan, tetapi kebijakan tersebut memenuhi unsur pasal 71 ayat 3," terangnya.

Dodi juga menegaskan bahwa Bawaslu mengeluarkan rekomendasi agar KPU mengambil langkah-langkah sesuai aturan terkait adanya unsur dugaan pelanggaran administrasi yang berimplikasi terhadap sanksi administrasi sesuai pasal 71 ayat 5. Kami tidak mengeluarkan rekomendasi mendiskualifikasi calon petahana, sebagaimana diberitakan media massa," tegasnya.

 

Ini Dasar Bawaslu Rekomendasi Ke KPU Soal Dugaan Pelanggaran Administrasi (2)

 

Baca : Dugaan Pelanggaran Administrasi Memenuhi Unsur, Bawaslu Teruskan Ke KPU

 

Menanggapi dugaan pelanggaran administrasi yang direkomendasikan Bawaslu ke KPU, Badan Pemenangan Pemilu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya nomor urut 2, H. Demi Hamzah Rahadian, SH., MH mengatakan, dalam perkara ini harus dilihat dari sudut pandang hukum yang komprehensif.

Apalagi kata dia, kebijakan Bupati Tasikmalaya itu bersifat suksesi program strategis nasional berupa Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai komitmen Presiden RI Joko Widodo.

Menurutnya, kebijakan bupati dengan keluarnya instruksi dan surat edaran itu tidak ujug-ujug, apalagi kalau dikait-kaitkan dengan kepentingan di momen Pilkada, jelas tidak nyambung. Pastinya ada dasar pertimbangan yang kuat.

"Ya namanya juga bupati tentu dituntut mengeluarkan kebijakan jika dipandang membawa manfaat besar bagi kemaslahatan umat apalagi ini meyangkut tanah wakaf," katanya.

Jika kebijakan itu dipandang berbenturan dengan Undang-Undang Pemilihan lanjut Demi, mengapa juga secara aturan bupati atau kepala daerah tidak diberi ruang cuti 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan calon terpilih, agar selama itu tidak mengeluarkan kebijakan.

"Kita lihat saja bagaimana KPU menyusun langkah-langkah yang tepat sesuai aturan yang benar untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu," ucapnya singkat.*

 

Baca : KPU Bakal Mengkaji Rekomendasi Bawaslu Terkait Dugaan Pelanggaran Administrasi