Ada Intimidasi? Apdesi Datangi Dua Polres Minta Perlindungan Hukum

Kamis, 31 Desember 2020 12:06 D. Farhan Kamil Pilkada

Ada Intimidasi? Apdesi Datangi Dua Polres Minta Perlindungan Hukum

 

 

Koropak.co.id - Menyusul adanya dugaan intimidasi oknum LSM, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Tasikmalaya meminta perlindungan hukum kepada Polres Tasikmalaya dan Polres Tasikmalaya Kota, bagi para kepala desa (kades) di beberapa kecamatan di dua wilayah hukum Polres.

"Kita datangi Polres Kabupaten maupun Kota tidak dalam agenda pelaporan, tetapi meminta perlindungan hukum, agar dalam menjalankan tugas sebagai kades, berjalan dengan lancar, tenang dan tidak terganggu oleh oknum-oknum LSM," kata Ketua Apdesi Kabupaten Tasikmalaya, Panji Permana, SH, Kamis (31/12/2020).

Menurutnya, upaya yang ditempuh Apdesi mengutamakan langkah persuasif, dengan tidak membawa kasus dugaan intimidasi oleh oknum LSM, secara hukum. Namun jika kasus tersebut terulang, maka akan dibawa ke ranah hukum.

"Jika intimidasi terhadap kades terjadi lagi maka kami akan melaporkan, berikut kami serahkan bukti-buktinya," ujarnya.

Selain mandatangi Polres tambah Panji, Apdesi juga berencana mendatangi kantor LSM tempat bernaungnya oknum LSM tersebut, untuk berkoordinasi.

 

Baca : Empat Kades Diintimidasi Oknum LSM, Apdesi Mengadu Ke Bawaslu

 

Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua beserta jajaran pengurus Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Tasikmalaya, didampingi kuasa hukum Apdesi, mendatangi Kantor Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya. Mereka mengadukan adanya perlakuan beberapa orang yang diduga oknum LSM yang mengintimidasi sejumlah kepala desa, Rabu (30/12/2020).

"Kami datang ke Bawaslu untuk silaturahmi dan meminta pandangan Bawaslu terkait adanya perlakuan oknum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mengintimidasi terhadap empat kepala desa (kades) di tiga kecamatan," kata kuasa hukum Apdesi Kabupaten Tasikmalaya, Asep Mulyana.

Bentuk-bantuk intimidasi tersebut terang Asep, antara lain adalah adanya perkataan oknum LSM kalau memilih nomor dua, maka masuk penjara. Disamping itu juga, kades harus membuat pernyataan terkait penerimaan bantuan Covid-19 atau bantuan-bantuan sosial (bansos) lainnya dari pemerintah.*

 

Baca : Dugaan Pelanggaran Administrasi Memenuhi Unsur, Bawaslu Teruskan Ke KPU

Baca : Ini Dasar Bawaslu Rekomendasi Ke KPU Soal Dugaan Pelanggaran Administrasi

 


Berita Terkait