Pemkab Tasikmalaya Tidak Serius, Raperda SOTK Gagal Ditetapkan

Kamis, 31 Desember 2020 19:49 D. Farhan Kamil Parlemen

Pemkab Tasikmalaya Tidak Serius, Raperda SOTK Gagal Ditetapkan


Koropak.co.id - Rencana penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di akhir tahun anggaran 2020, gagal dilaksanakan. Padahal rapat paripurna DPRD Kabupaten Tasikmalaya pada Rabu (30/12/2020) sekitar pukul 21.30 itu, sedianya empat Raperda termasuk tentang SOTK, diketuk dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Alhasil, dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD dan dihadiri Sekda Kabupaten Tasikmalaya itu, hanya tiga Raperda yang disetujui dan ditetapkan menjadi Perda. Yakni Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020-2040, Penyelenggaraan Keolahragaan dan Raperda tentang Penyelenggaraan Kepemudaan.

Belum ditetapkannya Raperda SOTK tersebut, diduga akibat tidak adanya titik temu antara panitia khusus (Pansus) pembahas Raperda SOTK yang diketuai Demi Hamzah Rahadian dari Fraksi PDI Perjuangan, dengan pihak eksekutif sebagai pengusul Raperda.

 

Baca : DPRD Bakal Rampungkan Empat Raperda di Akhir Tahun Anggaran

 

Dikonfirmasi kepada Ketua Pansus SOTK, Demi Hamzah menegaskan, alasan belum ditetapkannnya Raperda tersebut karena Pansus menunggu sinyal dari pihak eksekutif yang katanya masih melakukan pembahasan di tataran internal.

"Pansus sifatnya menunggu kejelasan dari pihak eksekutif, karena mereka yang akan menggunakan SOTK. Toh Pansus sudah selesai mengawal usulan mereka meskipun sesungguhnya masa kerja Pansus ini masih ada sisa waktu hingga bulan Maret 2021 atau tiga bulan," kata Demi.

Ia menilai, dalam hal SOTK, eksekutif sebagai pengusul Raperda tidak serius dan nampak tidak ada koordinasi yang baik serta utuh antara SKPD dengan pimpinan mereka sendiri dalam hal ini bupati sebagai user.

"Sebelum paripurna, kami mengundang Sekda dan jajaran SKPD terkait, untuk duduk bersama di rapat Badan Musyawarah (Banmus) dalam rangka finalisasi. Faktanya mereka sama sekali tidak mengindahkan. Artinya eksekutif ini tidak serius dan terkesan ambigu," tuturnya.

 

Baca : Koordinasi Internal Eksekutif Tentang Perubahan SOTK Masih Mentah

 

Dijelaskan, sejak awal proses diusulkannya Raperda SOTK ke DPRD yang kemudian dibentuk Pansus, pihak eksekutif sudah menunjukkan gelagat kurang sehat dengan tidak memberikan dokumen-dokumen lengkap bagaimana Raperda itu dibangun, salah satunya dokumen kajian akademis.

"Itu penting bagi kami di Pansus sebagai basis informasi bagaimana Raperda SOTK dibentuk untuk kita tindak lanjuti. Dalam hal ini, kami tidak mendapatkan adanya keterbukaan di tataran eksekutif apalagi ketika sudah menyangkut koordinasi antara SKPD dengan kepala daerah, kami menilai semrawut, kusut," ucap Demi.

Maka lanjut Demi, sudah dapat digambarkan bagaimana situasi birokrasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya saat ini, ketika harus berurusan dengan kepentingan dan kemajuan pemerintah itu sendiri.

 

Baca : Inilah Alasan Pembahasan SOTK Dipercepat, Saat KUAPPAS Molor

 

Yang paling fatal dalam manajemen pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya saat ini adalah, menyangkut soal APBD 2021. Bahwa struktur APBD 2021 yang telah ditetapkan bulan lalu, mengacu kepada SOTK baru yang hari ini Raperda SOTK-nya belum ditetapkan.

Dalam pasal ini, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah berasumsi bahwa SOTK selesai sebelum tahun anggaran 2020 berakhir. Dengan kata lain SOTK akan dilaksanakan pada anggaran tahun 2021, sehingga dicantumkan dalam APBD.

"Meskipun anggaran itu asumsi, tetapi tetap harus segera dilakukan perubahan APBD 2021, karena akan mempengaruhi terhadap mata anggaran lain ketika SOTK-nya tidak dijalankan karena gagal ditetapkan," ucapnya. Sembari menyebutkan bagaimana nasib Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya ke depan jika sistem kerja birokrasinya tidak dibenahi.*

 

 

Baca : Empat Raperda Ditarik, Legislatif Sebut Eksekutif Kurang Matang


Berita Terkait