Gagal Ditetapkan, Pansus SOTK DPRD Kabupaten Tasikmalaya Wanprestasi?

Jum'at, 01 Januari 2021 16:07 D. Farhan Kamil Parlemen

Gagal Ditetapkan, Pansus SOTK DPRD Kabupaten Tasikmalaya Wanprestasi?

 


Koropak.co.id - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang gagal ditetapkan di akhir tahun anggaran 2020, dinilai sebagai kegagalan Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelesaikan tugasnya mengawal Raperda tersebut menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Dan jika dilihat dari sisi etika, maka dengan tidak selesainya penetapan Raperda tersebut, dianggap sebagai wanprestasi, karena tahun anggaran 2020 sudah berakhir.

"Memang sebelum rapat paripurna pada Rabu (30/12/2020), Pansus SOTK ini merupakan Pansus yang paling belum siap, dengan alasan masih ada beberapa hal prinsip yang belum tersinkronisasi dengan pihak eksekutif sebagai pengusul Raperda tersebut," kata Koordinasi Pansus SOTK sekaligus Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, H. Apip Ipan Permadi, Jumat (1/1/2021).

 

Baca : Pemkab Tasikmalaya Tidak Serius Raperda SOTK Gagal Ditetapkan

 

Meskipun ditinjau dari sisi aturan, masa kerja Pansus itu enam bulan sehingga masih tersisa tiga bulan lagi. Namun persoalannya adalah sisa masa kerja Pansus itu berada di tahun anggaran berbeda. Maka tentunya ada mekanisme yang harus ditempuh jika Raperda SOTK akan kembali ditindaklanjuti oleh Pansus.

"Hari ini kan sudah masuk tahun anggaran 2021, maka Raperda harus diusulkan kembali dan itu akan menjadi dasar perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Tasikmalaya," ujarnya.

Terkait nomenklatur APBD 2021 yang telah ditetapkan sesuai SOTK penyesuaian atau perubahan, politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menegaskan, bahwa APBD itu asumsi. Sehingga ketika faktanya SOTK belum dirubah atau disesuaikan, maka artinya anggaran tersebut tidak dilaksanakan.

 

Baca : Koordinasi Internal Eksekutif Tentang Perubahan SOTK Masih Mentah

 

Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Tasikmalaya, H. Cecep Nuryakin mengatakan, usulan Raperda tentang SOTK sudah masuk dalam Propemperda 2020.

"Sehingga, jika pembahasan Raperda SOTK akan dilanjut, maka harus diawali dengan usulan perubahan Propemperda 2021 yang telah ditetap melalui rapat paripurna DPRD pada tahun sebelumnya," kata Cecep singkat.*

 

Baca : DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tetapkan Propemperda di Tahun 2021


Berita Terkait