Jaminan Kesehatan Belum Menjangkau Warga Miskin di Kota Tasikmalaya

Selasa, 05 Januari 2021 19:24 Eris Kuswara Parlemen

Jaminan Kesehatan Belum Menjangkau Warga Miskin di Kota Tasikmalaya


Koropak.co.id - Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya, Dede Muhammad Muharram mengatakan, Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Soekardjo Kota Tasikmalaya, membahas terkait warga miskin yang tidak terlayani Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

Menurutnya, untuk warga miskin yang belum memiliki kartu BPJS atau Jamkeskinda (Jaminan Kesehatan Warga Miskin Daerah), akan dilakukan penanganan melalui Dinas Sosial. "Sebelumnya, untuk permasalahan ini ditangani Dinas Kesehatan," kata Dede selepas mengikuti rapat kerja tentang Jamkeskinda yang dilaksanakan di Ruang Badan Anggaran (Banggar) Lantai 2 DPRD Kota Tasikmalaya, Selasa (5/1/2021).

Masyarakat yang kurang mampu kata dia, tidak perlu lagi cemas ketika berobat ke RSUD dr Soekardjo. DPRD Kota Tasikmalaya telah berkomitmen dan memastikan tidak akan ada lagi istilah warga miskin yang tidak terlayani kesehatan atau harus membayar sendiri biaya pengobatan.

"Kita punya celah sebanyak 16 ribu Jamkeskinda yang belum termanfaatkan, karena ada yang meninggal dunia, pindah dan lainnya. Nanti kita akan sortir semuanya dan akan diintegrasikan untuk warga miskin yang belum memiliki kartu BPJS," ujarnya.

Ia berharap, masyarakat mandiri yang tidak bisa bayar premi BPJS, semoga ke depannya bisa diprioritaskan untuk bisa masuk ke Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS," ucapnya.

 

Baca : APBD Kota Tasikmalaya Tahun 2021 Rp 1,6 Triliun, Disetujui DPR

 

Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, Hendra Budiman menuturkan, bagi warga yang sudah masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maka akan di-over PBI BPJS. Adapun bagi yang belum ter-cover, pihaknya sedang menggodog pembuatan Peraturan Walikota (Perwalkot) termasuk untuk mengatur Bantuan Sosial (Bansos) dari Pemerintah Kota Tasikmalaya.

"Tadi kami sudah ada kesepakatan dengan Direktur RSUD dr Soekardjo. Kami berharap semoga saja Perwalkot tersebut bisa secepatnya selesai pada Januari, sehingga pada Februari 2021 sudah bisa berjalan. Bagi warga miskin yang ingin berobat, tak perlu lagi khawatir karena negara hadir untuk mengurus masalah ini," tutur Hendra.

Ia menyebutkan, BPJS juga menyiapkan slot sekitar 5 ribu, tapi kartunya bisa dipakai untuk bulan depannya. Sehingga untuk sementara, warga miskin bisa memanfaatkan bansos kesehatan yang berasal dari Bantuan Tidak Terduga (BTT) pemerintah dengan besaran nominalnya, rencananya sebesar Rp 5 juta per pasien.

Hal lain kata dia, terkait Peraturan Daerah (Perda) tentang Kemiskinan. Ia menilai Perda tersebut sangat penting. Sebab, orang miskin itu harus diberdayakan dan dilindungi.

"Pada intinya semua permasalahan tentang warga miskin ini harus segera dituntaskan. Kita juga bekerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan dengan pihak lainnya untuk menanggulangi permasalahan berkaitan dengan warga miskin ini," katanya.*

 

Baca : Bagas : Pemkot Tasikmalaya Miskin Konsultasi, Penataan Dadaha Asal-Asalan


Berita Terkait