KBM Tatap Muka di Kota Tasik, Kadisdik: Mau Tapi Riskan

Rabu, 06 Januari 2021 22:12 Eris Kuswara Parlemen

KBM Tatap Muka di Kota Tasik, Kadisdik: Mau Tapi Riskan

 

Koropak.co.id - Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Budiaman Sanusi mengatakan, Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya, Dinas Kesehatan dan Kementerian Agama (Kemenag) Kota Tasikmalaya, membahas rencana pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Kota Tasikmalaya pada masa pandemi Covid-19.

Berdasarkan surat edaran terakhir dari tim Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Kota Tasikmalaya, PTM di Kota Tasikmalaya masih tidak diperkenankan sampai dengan Jumat (8/1/2021). Selain itu juga, berdasarkan kalender pendidikan pun saat ini masih dalam suasana libur dan akan mulai masuk kembali pada Selasa (12/1/2021) mendatang.

"Dari dewan sendiri merekomendasikan jika memang bisa dilakukan tatap muka, mengapa tidak dilakukan," kata Budiaman kepada Koropak selepas mengikuti kegiatan rapat kerja tentang PTM yang dilaksanakan di Ruang Rapat I DPRD Kota Tasikmalaya, Selasa (6/1/2021).

 

Baca : Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Siap Berlakukan Pembelajaran Tatap Muka

 

Kalau dari Dinas Pendidikan sendiri kata dia, jauh-jauh sejak Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri terakhir yang memperbolehkan pelaksanaan tatap muka di semua zona, semuanya sudah dipersiapkan. Meskipun dalam SKB 4 Menteri itu, muaranya tergantung dari kesiapan masing-masing daerah, sekolah dan persetujuan orangtua.

"Dari awal kami sudah mempersiapkan segalanya. Salah satunya adalah menyosialisasikan masalah ini ke setiap sekolah. Jadi sekarang tinggal menunggu keputusan dari pimpinan saja, kalau diperkenankan ya kita akan coba, tapi kalau tidak boleh maka tidak akan kita lakukan," ujarnya.

Dalam hal ini, respons dari pihak sekolah pun beragam, dan kebanyakan pihak sekolah menyetujui karena adanya desakan dari orangtua siswa yang mengingikan pembelajaran tatap muka.

 

Baca : Lama Belajar Secara Online, Kualitas Keilmuan Generasi Bangsa Kian Merosot

 

Ia menuturkan, jika PTM dilaksanakan, tentunya tidak langsung diterapkan di seluruh sekolah. PTM akan dilaksanakan bagi sekolah yang sudah siap dan dalam pelaksanaannya pun secara bertahap. Sebab kasus Covid-19 di Kota Tasikmalaya masih terjadi peningkatan yang cukup signifikan.

"Itulah yang jadi bahan pertimbangan. Karena untuk pendidikan, sangat sulit menghindari kerumunan. Kami sendiri menginginkan pembelajaran tatap muka, tapi itu bisa dilaksanakan kalau memang suasananya sudah sangat mendukung. Apabila terpaksa harus dilaksanakan, maka harus mengurangi setengah siswa dari kapasitas kelas, sehingga protokol kesehatan yang ketat benar-benar diterapkan," tuturnya.

 

Baca : Hacker Mr Z Beraksi, Situs Resmi Pemkot Tasikmalaya Diretas


Sementara itu, Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya, Gilman Mawardi, S.Pd menjelaskan, dalam rapat dengar pendapat itu, semua pihak menginginkan PTM bisa dilaksanakan sesuai dengan arahan SKB 4 Menteri. Namun ada beberapa hal yang menjadi konsentrasi bersama dalam PTM tersebut terkait perkembangan Covid-19 di Kota Tasikmalaya yang masih berada dalam zona merah.

"Kondisi itulah yang menjadi keprihatinan dan ketakutan kita bersama. Akan tetapi di sisi lain ada juga yang harus jadi bahan pertimbangan, karena faktanya 80 persen masyarakat menginginkan PTM. Situasi hari ini akan menjadi tidak baik bagi anak-anak didik, jika mereka terlalu lama tidak masuk sekolah. Sebab, hal ini bisa berdampak terhadap kesehatan mental mereka, akibat banyak anak yang kini kecanduan gadget," tutur Gilman.

 

Baca : Pembelajaran Tatap Muka Rencana Akan Diberlakukan Awal September 2020?

 

Oleh karena itu lanjut Gilman, Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya mengusulkan, agar PTM bisa dilakukan secara parsial dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Dengan demikian, bagi sekolah yang sudah siap dan sudah memadai untuk menerapkan prokesnya, maka diperbolehkan untuk melakukan PTM.

"Tentunya itu adalah wujud ikhtiar maksimal dari kami dalam melindungi anak-anak dan warga di lingkungan sekolah, agar tidak terpapar Covid-19. Secara regulasi, PTM ini memungkinkan dilaksanakan tergantung rekomendasi dari Tim Gugus Tugas Covid-19," ujarnya.*

 

Baca pula : Jaminan Kesehatan Belum Menjangkau Warga Miskin di Kota Tasikmalaya


Berita Terkait