Nenek-nenek Jadi PSK di Kota Tasik, DPRD Panggil DPPKBP3A dan Dinsos

Senin, 11 Januari 2021 20:09 Eris Kuswara Parlemen

Nenek-nenek Jadi PSK di Kota Tasik, DPRD Panggil DPPKBP3A dan Dinsos

 

 

Koropak.co.id - Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya, Dede Muhammad Muharram merespons fenomena yang terjadi belakangan ini seperti Kasus Si Layung, geng motor dan Pekerja Seks Komersial (PSK) yang menjajakan jasanya di depan PLN. Pihaknya merasa miris dan khawatir dengan kejadian yang kerap menjadi konsumsi publik baik di media sosial.

"Kami memiliki tanggung jawab moral untuk menyikapi persoalan tersebut, sehingga kami mengundang seluruh dinas terkait mulai dari Dinas PPKBP3A, Dinas Sosial, Disporabudpar serta Satpol PP untuk mencoba berdiskusi dan menyamakan persepsi serta pemahaman untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul tersebut," kata Dede kepada Koropak selepas memimpin rapat kerja (Raker) yang dilaksanakan di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Tasikmalaya, Senin (11/1/2021).

Dikatakan, permasalahan-permasalahan tersebut tidak mungkin terselesaikan apabila dinas terkait tidak melakukan komunikasi dan koordinasi dengan baik. Maka butuh brainstorming/curahan pemikiran untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang tengah dihadapi saat ini.

"Alhamdulillah dengan adanya raker ini, semua bisa saling berkomunikasi dan berkoordinasi, paling tidak untuk ke depannya ada solusi terbaik. Dan kami berencana untuk menggelar pertemuan kembali, untuk bisa menuntaskan berbagai masalah tersebut," ujarnya.

DPRD Kota Tasikmalaya, terang Dede, menyakini bahwa permasalahan sosial itu karena desakan ekonomi yang memaksa mereka harus melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, negara harus hadir untuk membantu penyelesaian masalahnya dan bukan dibinasakan. Negara harus bisa membina dan mengangkat posisi mereka.

"Yang menjadi kendala dalam menangani masalah tersebut adalah, belum terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang baik di antara dinas terkait. Sehingga menimbulkan kesan seperti membiarkan. Oleh karena itu, dengan adanya komunikasi dan koordinasi hari ini, diharapkan bisa terjalin dengan baik," katanya.

 

Nenek-nenek Jadi PSK di Kota Tasik, DPRD Panggil DPPKBP3A dan Dinsos (2)

 

Sementara itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kota Tasikmalaya, Dra. Hj. Nunung Kartini, M.Pd, menjelaskan, program dari Dinas PPKBP3A itu bersifat preventif.

"Kami menangani bukan kepada yang sudah terjadi, melainkan lebih ke penanganan bagaimana agar kasus seperti itu tidak terjadi. Oleh karena itu, kami fokus memberikan pembinaan-pembinaan terhadap kelompok bina keluarga balita, lansia hingga remaja. Kemudian menjelaskan, memberitahukan dan menyosialisasikan tentang 8 fungsi keluarga seperti fungsi agama, cinta kasih, reproduksi dan lainnya," tutur Nunung.

Menurutnya, yang menjadi polemik di masyarakat yakni 8 fungsi keluarga tersebut belum berjalan secara optimal. Apalagi ketika perempuan berperan sebagai kepala keluarga, tulang punggung keluarga, tidak memiliki suami. Maka, Dinas PPKBP3A hadir dengan memberikan program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (Peka).

"Mereka diberikan berbagai pelatihan dan keterampilan, sehingga mereka memiliki kesibukan serta bisa menghasilkan suatu hal yang memiliki nilai jual dan menjadi mata pencahariannya yang baik serta berdampak kepada ketahanan ekonomi keluarga," tuturnya.

Jika 8 fungsi keluarga maksimal dilaksanakan didalam keluarga lanjut dia, maka tidak akan ada fenomena seperti ini. "Kami sering melaksanakan pembinaan serta sosialisasi terhadap masyarakat melalui kader-kader Keluarga Berencana (KB) yang merupakan ujung tombak dan dekat dengan masyarakat untuk meminimalisir hal itu terjadi," katanya.*

 

Baca : Jaminan Kesehatan Belum Menjangkau Warga Miskin di Kota Tasikmalaya