Setan Uang Bisa Membutakan Hati dan Pikiran Hingga Lupa Jeritan Rakyat

Rabu, 13 Januari 2021 09:25 D. Farhan Kamil Parlemen

Setan Uang Bisa Membutakan Hati dan Pikiran Hingga Lupa Jeritan Rakyat

 

Koropak.co.id - Sedikitnya 50 warga Desa dan Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya yang terhimpun dalam Aliansi Masyarakat Peduli Galunggung (AMPeG) mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Selasa (12/01/2021).

Mereka mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tasikmalaya mengkaji izin pertambangan di Leuweung Keusik Kampung Pasir Ipis Desa dan Kecamatan Padakembang yang diklaim CV Trican, tanpa prosedur yang benar dan ditempuh secara transparan dengan melibatkan masyarakat setempat.

Bahkan izin tersebut diduga hasil manipulasi data warga yang diakomodir dinas atau instansi di Pemkab Tasikmalaya untuk dijadikan dasar rekomendasi terbitnya izin pertambangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Massa pun meminta pemerintah bertindak tegas untuk menutup seluruh aktifitas pengerjaan akses jalan saat ini, yang mengarah kepada tahap eksploitasi Leuweung Keusik dengan dalih membuka akses jalan ke objek wisata Citiis.

Di bawah komando Ketua AMPeG, A. Denden Anwarul Habibudin, massa yang didominasi pemuda itu memasuki ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Tasikmalaya untuk audiensi yang disambut Ketua Komisi III, Aang Budiana beserta jajaran anggota dan Camat Padakembang, Dadang Tabroni.

 

Hadir pula Kepala BPBD, Kepala Dinas Pariwisata, Perwakilan Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan dan Pemukiman (PUTRPP) serta pihak Balai Pengawas Pertambangan dan pihak perusahaan pertambangan dari CV Trican.

Dalam paparannya, Denden membeberkan beberapa poin utama antara lain, bahwa masalah pertambangan di Leuweung Keusik sudah terjadi bahasan dan aksi demonstrasi berjilid-jilid sehingga melahirkan surat pernyataan bersama antara masyarakat dan Bupati Uu Ruzhanul Ulum saat itu, untuk memberhentikan dan menindak pengusaha yang berencana melakukan eksploitasi tambang pada tahun 2012.

Sosialisasi izin tambang yang telah dikantongi pihak perusahaan pertambangan saat ini, terkesan diam-diam dan tanpa prosedur yang jelas serta menyeluruh.

"Ironisnya, setelah kami telusuri tidak ditemukan ada arsip izin baik di desa maupun kecamatan dan dinas/instansi terkait di Pemkab Tasikmalaya," kata Denden.

Ia menyebutkan, izin tambang itu dari pemerintah provinsi berdasarkan rekomendasi dari pemerintah daerah. Ia menjelaskan jika CV Trican memproses perizinan penambangan pasir (galian C) sejak 2014. Pada tahun 2016 keluar rekomendasi dari pemerintah daerah dua, dan tahun 2019 keluarlah izin dari Provinsi Jawa Barat berupa Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus (IUP-OPK).

 

Setan Uang Bisa Membutakan Hati dan Pikiran Hingga Lupa Jeritan Rakyat (2)

 

Denden menyebutkan, pihaknya menangkap adanya indikasi konspirasi terkait proses izin di tingkat desa dan kecamatan maupun instansi dengan saling melemparkan permasalahan terkait siapa yang menerbitkan rekomendasi awal.

"Berdasarkan penelusuran, ternyata alasan intansi mengeluarkan rekomendasi izin itu, sama sekali tidak beralaskan proses kajian yang mendalam. Kami juga menemukan kajian lapangan yang tidak sesuai dan terkesan tanpa koordinasi serta sembrono," ujarnya.

Ditambahkan, dengan munculnya permasalahan ini, pihaknya dapat menilai sejauh mana kapasitas instansi di lingkungan Pemkab Tasikmalaya. Bagaimana tingkat kepekaan pemerintah terhadap kondisi masyarakat setempat yang selama ini dihantui bencana longsor atau banjir gara-gara bukitnya dikeruk. Bagaimana pula kekhawatiran para petani yang akan kehilangan mata air gegara sumber airnya dipugar.

Denden menegaskan, status Galunggung yang merupakan geopark nasional, akan kontradiktif dengan program pertambangan di wilayah kawasan Galunggung. Apalagi lokasi penambangan tersebut, dekat dengan kantor Meteorologi dan Geofisika

Tuntutan serupa diutarakan tokoh masyarakat Padakembang, KH. Aang. Ia mendesak pemerintah meninjau kembali wilayah Leuweung Keusik. Kemudian berhentikan aktifitas dan turunkan alat berat yang saat ini ada di lokasi, sampai selesai peninjaun kembali.

Kemudian, tindak para pengusaha dan instansi yang telah memanipulasi kepentingan yang merugikan masyarakat dan merusak kearifan lokal. Dan mendorong Pemkab Tasikmalaya untuk segera menetapkan seluruh kawasan Galunggung sebagai daerah hutan lindung dan cagar budaya, agar tidak ada lagi oknum pengusaha yang berani memanipulasi data untuk perizinan.

"Jabatan adalah amanah, saya mengingatkan kepada para pejabat agar melihat kondisi masyarakat. Saat ini masyarakat panas karena merasa "dicoo jangot". Jangan gara-gara setan uang semua jadi lupa termasuk tak mau mendengar jeritan rakyat," tuturnya.*

 

Baca : Truk Pengangkut Pasir Galunggung Tetap Bebas Berlalu Lalang

 


Berita Terkait