Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Bisa Jadi Dilaporkan Ke DKPP

Minggu, 07 Februari 2021 10:42 D. Farhan Kamil Pilkada

Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Bisa Jadi Dilaporkan Ke DKPP

 

Koropak.co.id - Menyusul putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang penolakan perkara permohonan sengketa administratif Pilkada Kabupaten Tasikmalaya yang dilaporkan pasangan nomor urut 4 (H. Iwan Saputra dan Iip Miptahul Paoz), tim pemenangan pasangan nomor urut 2 (H. Ade Sugianto dan H. Cecep Nurul Yakin), berencana mengambil langkah hukum untuk melaporkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tasikmalaya, ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP).

Rencana pelaporan tersebut salah satunya didasari oleh putusan MA yang menyebutkan secara jelas dalam putusan nomor 2 P/PAP/2021 halaman 107 bahwa berdasarkan pertimbangan hukum MA, Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya melanggar kewenangan dari segi waktu (onbevoegdheid ratione temporis).

Bawaslu telah menetapkan rekomendasi pembatalan pasangan calon melampaui tahapan yang ditentukan dalam pasal 5 Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang juncto Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas PKPU nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Bahwa proses sengketa administrasi sampai dengan tanggal 9 November 2020 dan pelaksanaan Pemilihan tanggal 9 Desember 2020.

Kemudian laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi yang diajukan oleh pasangan nomor urut 4, yakni tanggal 16 Desember 2020. Dan penetapan rekapitulasi hasil Pemilihan tanggal 16 Desember 2020.

Sedangkan keputusan objek sengketa berupa berita acara KPU Kabupaten Tasikmalaya nomor 531/PY.02.1-BA/3206/KPU-KAB/1/2021, tentang tindak lanjut atas surat Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya nomor 046/K.BAWASLU.JB -18/PM.00.02/XII/2020, adalah tanggal 11 Januari 2021.

 

Baca : Dugaan Pelanggaran Administrasi Memenuhi Unsur Bawaslu Teruskan Ke KPU

 

Adapun pokok permasalahan yang kemudian ditanggapi Bawaslu melalui surat Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya nomor 046/K.BAWASLU.JB -18/PM.00.02/XII/2020, adalah penerbitan Instruksi Bupati Tasikmalaya nomor 6 tahun 2020 tentang Percepatan Pensertipikatan Tanah Wakaf di Kabupaten Tasikmalaya dan Surat Edaran Nomor 42 tahun 2020 tentang Akselerasi Pendaftaran Sertipikat Tanah Wakaf.

Hasil pertimbangan MA, baik instruksi bupati maupun surat edaran tersebut, adalah merupakan amanat dari program Pemerintah Pusat.

"Itu salah satu pertimbangan jika kita berencana melaporkan Bawaslu ke DKPP. Saat ini kita masih terus berkoordinasi dengan tim advokasi pasangan calon nomor urut 2 untuk mematangkan rencana tersebut," kata Ketua Tim Pemenangan pasangan calon nomor urut 2 (Ade-Cecep), H. Apip Ipan Permadi didampingi Penasehat Tim Pemenangan pasangan Ade-Cecep, H. Aef Syaripudin, S.IP., MH, Minggu (07/2/2021).

Diakuinya, sekalipun tidak ada putusan MA RI yang menyatakan Bawaslu melakukan pelanggaran, dari hasil kajian tim advokat pasangan nomor urut 2 terhadap rekomendasi Bawaslu kepada KPU tentang pelanggaran administrasi oleh pasangan Ade-Cecep, pihaknya melihat ada kekeliruan besar yang dilakukan Bawaslu atas diterbitkannya rekomendasi tersebut.

Menanggapi rencana pelaporan ke DKPP, Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Dodi Juanda mengatakan, pihaknya sangat menghormati upaya yang akan ditempuh pasangan nomor urut 2.

"Ya kita hormati itu, dan Bawaslu tentunya siap menghormati prosedur hukum yang berlaku," ujar Dodi.*

 

Baca : Mahkamah Agung RI Menolak Permohonan Pasangan Nomor 4 Iwan-Iip


Berita Terkait