Gandeng HIPMI, BPKM Siap Fasilitasi Kemitraan Investor Besar dengan UMKM

Kamis, 11 Februari 2021 20:31 Eris Kuswara Nasional

Gandeng HIPMI, BPKM Siap Fasilitasi Kemitraan Investor Besar dengan UMKM



Koropak.co.id – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berkolaborasi dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman tentang Kerjasama di Bidang Penanaman Modal yang dilaksanakan di Kantor BKPM Jakarta, Rabu (10/2/2021).

Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia mengatakan, terdapat poin-poin penting yang tercakup dalam nota kesepahaman tersebut, meliputi pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/ atau Pengenaan Sanksi kepada Kementerian Negara/ Lembaga dan Pemerintah Daerah serta kolaborasi antara pengusaha besar dan pengusaha kecil.

Sementara itu, dalam hal ini BKPM sendiri bertindak sebagai koordinator dalam melakukan penilaian kinerja Kementerian/ Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah. Selain itu, BKPM juga akan melibatkan HIPMI sebagai tim penilai kinerja K/L dan daerah dalam mengurus perizinan investasi.

"Jika ada pemerintah daerah yang tidak mengurus investasi dengan baik, maka akan diberikan sanksi sampai dengan penahanan anggaran daerah. Tercatat, saat ini setiap investasi yang memperoleh insentif itu wajib mengalokasikan sebagian pekerjaannya ke pengusaha daerah. Selanjutnya, kami juga akan membentuk Tim Independen untuk menghindari terjadinya nepotisme," kata Bahlil sebagaimana dihimpun Koropak, Kamis (11/2/2021).

 

Baca : Raperda Pengembangan Usaha Mikro Jadi Payung Hukum Bagi Pelaku Usaha Kecil

Ia menuturkan, investasi merupakan salah satu instrumen dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang dimana konsumsi menjadi komponen terbesar dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu sebesar 57 hingga 60 persen. Sedangkan untuk investasi yakni sebesar 30 persen. Menurutnya, lapangan pekerjaan merupakan salah satu faktor penentu dalam mendorong sektor konsumsi yang bermuara pada investasi.

“Dalam rangka percepatan investasi, kami membangun satu strategi bahwa kita itu harus menjemput bola serta membangun strategi percepatan untuk memberikan perizinan berusaha. Selain itu, pengusaha itu juga tidak boleh mengatur negara, tetapi negara yang mengatur pengusaha. Meskipun begitu, negara juga tidak boleh semena-mena dikarenakan para pengusaha ini adalah pahlawan yang menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan negara,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum HIPMI, Mardani H. Maming menuturkan, kolaborasi bersama BKPM ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja terkait bagaimana investor asing dapat bekerjasama dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurutnya, hal ini bisa menjadi energi baru bagi peningkatan pengusaha baik bagi yang ada di daerah maupun nasional.

"Pada intinya, jangan sampai pengusaha asing itu mempunyai kekuatan ekonomi yang hebat di Indonesia dikarenakan mereka memiliki seluruh fasilitas dari hulu sampai dengan ke hilir. Kita memang tidak menolak asing, bahkan kita sangat menerima investor-investor dari asing. Hanya saja, kita meminta adanya intervensi dari pemerintah, khususnya BKPM agar kerjasama bisa terjalin dengan pengusaha nasional dan daerah. Sehingga kita bisa bersinergi dan saling bercengkraman bersama-sama untuk menuju ekonomi Indonesia yang lebih baik lagi,” tutur Maming.*

 

Baca pula : Budi Hartono : Pansos Para Politisi dan Isu Penolakan Omnibus Law