Mulai Maret, Pemerintah Berikan Relaksasi PPnBM Mobil Nol Persen

Sabtu, 13 Februari 2021 08:23 Eris Kuswara Nasional

Mulai Maret, Pemerintah Berikan Relaksasi PPnBM Mobil Nol Persen

 

Koropak.co.id- Pemerintah Republik Indonesia memberikan satu lagi keringanan dalam bidang pajak. Tercatat, Mulai Maret 2021 mendatang, pemerintah akan memberikan relaksasi pajak berupa Pajak Penambahan Nilai atas Barang Mewah (PPnBM) mobil nol persen yang akan dilakukan bertahap. Diketahui, kebijakan PPnBM yang dilakukan secara bertahap ini, dengan menargetkan pendapatan negara yang bertambah hingga Rp 1,4 triliun serta mendukung industri.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto pun menyambut baik usulan dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengenai relaksasi PPnBM tersebut. Relaksasi PPnBM itu juga diusulkan untuk dilakukan sepanjang tahun 2021 dengan skenario PPnBM 0 persen mulai dari Maret hingga Mei 2021, PPnBM 50 persen mulai Juni hingga Agustus 2021 dan PPnBM 25 persen mulai September hingga November 2021.

"Dengan skenario relaksasi PPnBM yang dilakukan secara bertahap ini, maka diperhitungkan bisa terjadi peningkatan produksi yang akan mencapai 81.752 unit. Selain itu, adanya relaksasi PPnBM mobil ini, maka estimasi terhadap penambahan output industri otomotif juga akan dapat menyumbangkan pemasukan negara sebesar Rp 1,4 triliun," kata Airlangga sebagaimana dihimpun Koropak, Jumat (12/2/2021).

 

Baca : Gandeng HIPMI, BPKM Siap Fasilitasi Kemitraan Investor Besar dengan UMKM

Ia menambahkan, kebijakan itu juga tentunya akan berpengaruh pada pendapatan negara yang diproyeksi terjadi surplus penerimaan sebesar Rp 1,62 triliun. Selain relaksasi PPnBM mobil, Usulan Perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 2019 juga menjadi penting dikarenakan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menurunkan Emisi Gas Buang yang bersumber dari kendaraan bermotor.

"Peraturan itu diundangkan tahun 2019 dan akan diberlakukan pada Oktober 2021 mendatang. Selain itu, perubahan PP ini juga diharapkan dapat mendorong peningkatan pendapatan pemerintah, menurunkan emisi gas buang, dan meningkatkan pertumbuhan industri kendaraan bermotor nasional," ucapnya.

Revisi PP 73/2019 ini, kata Airlangga, tentunya akan mengakselerasi pengurangan emisi karbon yang diperkirakan akan mencapai 4,6 juta ton CO2 pada tahun 2035 mendatang. Di samping itu pula, skema pajak PPnBM berbasis flexy engine (FE) dan CO2 berdasarkan PP 73/2019 ini akan mampu mendorong pertumbuhan kendaraan rendah emisi dengan memberikan gas pajak yang cukup dengan kendaraan konvensional.

"Skema itu juga sekaligus akan meminimalkan penurunan industri lokal atau teknologi konvensional dengan menetapkan kisaran pajak sesuai daya beli masyarakat. Selain itu, industri pendukung kendaraan listrik juga akan mengalami kenaikan dan diharapkan pada tahun 2025, produksi kendaraan atau mobil listrik nasional untuk roda 4 bisa mencapai 20 persen dari kapasitas produksi atau mencapai 400.000 kendaraan," ujarnya.*

 

Baca pula : Mendagri Resmi Terbitkan Inmendagri Tentang PPKM Skala Mikro