Kapolri Listyo Sigit Akan Terbitkan Surat Telegram Terkait UU ITE

Rabu, 17 Februari 2021 18:47 Eris Kuswara Nasional

Kapolri Listyo Sigit Akan Terbitkan Surat Telegram Terkait UU ITE

 


Koropak.co.id - Beberapa waktu lalu, Presiden RI, Ir H Joko Widodo atau Jokowi menginstruksikan agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyusun pedoman Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Eletronik (ITE). Kapolri Jenderal Listyo Sigit pun akan menerbitkan surat telegram untuk pegangan bagi para tim penyidik.

Tercatat, salah satu yang menjadi pedoman dalam surat telegram tersebut nantinya adalah mengenai masalah pelapor terkait UU ITE. Rencananya, pelapor UU ITE hanya boleh dilakukan oleh korban langsung, bukan oleh orang lain atau diwakilkan kepada orang lain.

"Tolong dibuatkan semacam Surat Tanda Registrasi (STR) atau petunjuk untuk kemudian ini bisa dijadikan sebagai pegangan bagi para tim penyidik saat menerima laporan. Bahkan apabila diperlukan laporan tertentu yang bersifat delik aduan itu yang lapor harus korbannya, jangan diwakili lagi," kata Listyo saat Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri Tahun 2021 di Mabes Polri, sebagaimana dihimpun Koropak Rabu (17/2/2021).

Ia menambahkan, pedoman tersebut dibuat agar nantinya UU ITE ini tidak digunakan masyarakat sebagai alat untuk saling lapor. Selain itu, Kapolri Listyo Sigit juga meminta untuk mendahulukan upaya mediasi,"Ini juga dilakukan supaya kemudian tidak asal lapor, sehingga nantinya kita yang kerepotan. Jadi hal-hal seperti ini ke depannya akann kita perbaiki. Apabila perlu, jika memang tidak berpotensi menimbulkan konflik horizontal, ya tidak perlu ditahan. Jadi bisa melalui proses mediasi," ucapnya.

 

Baca : Gubernur Sulses Bersama Kapolri Resmikan Pembangunan Rumah Polisi

Namun, kata Listyo, untuk kasus-kasus yang berpotensi memicu konflik horizontal, maka tetap harus diusut dengan tuntas contohnya seperti kasus rasisme terhadap Natalius Pigai. Karena kasus itu memunculkan reaksi di beberapa tempat, sehingga kasus seperti itu harus diproses hingga tuntas. Sementara itu, untuk kasus pencemaran nama baik dan hoax, akan mengutamakan edukasi.

"Untuk hal lainnya yang sifatnya hanya pencemaran nama baik, hoax, itu masih bisa kita berikan edukasi dengan baik," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyoroti kondisi masyarakat Indonesia saat ini yang saling lapor ke polisi dengan menggunakan UU ITE. Sehingga saat memberikan pengarahan di Rapim TNI-Polri, Jokowi pun meminta agar pasal yang menimbulkan multitafsir bisa diterjemahkan secara hati-hati.

"Hati-hati, pasal-pasal yang bisa menimbulkan multitafsir itu harus diterjemahkan secara hati-hati dan penuh dengan kehati-hatian. Buatlah pedoman interpretasi resmi terhadap pasal-pasal Undang-Undang ITE biar jelas. Kemudian untuk Kapolri harus meningkatkan pengawasan agar implementasinya konsisten, akuntabel, dan berkeadilan," kata Jokowi.*

 

Baca pula : Raih Predikat Pelayanan Prima, Ini Tanggapan Kapolri Listyo Sigit