Program Urban Farming, Mampukah Mengatasi Krisis Pangan?

Kamis, 18 Februari 2021 12:36 Admin Opini

Program Urban Farming, Mampukah Mengatasi Krisis Pangan?

 

Ancaman krisis pangan menjadi perhatian pemerintah akhir-akhir ini, pasalnya di tengah kondisi pandemi yang berdampak ke berbagai sektor termasuk sektor pertanian. Pemerintah pun melakukan berbagai upaya untuk mengatasi krisis pangan tersebut.

Upaya Gubernur Jawa Barat dalam upaya mengatasi krisis pangan dengan membuat program Urban Farming. Urban Farming adalah praktik budidaya, pemrosesan dan distribusi bahan pangan di atau sekitar kota. Pertanian urban juga bisa melibatkan peternakan, budidaya perairan, wanatani, dan hortikultura. Dalam arti luas, pertanian urban mendeskripsikan seluruh sistem produksi pangan yang terjadi di perkotaan (wikipedia)

Dilansir dari voi.id 05/02/21 Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membuat program penanaman padi oleh anggota pramuka, bulan depan (Maret). Penanaman padi oleh anggota pramuka tersebut sebanyak 5 juta anggota pramuka Jawa Barat akan diberikan 1 pot padi untuk dipelihara dan ditanam di rumah masing-masing. Bibit padi diberikan Pemprov Jawa Barat. Setelah itu, hasilnya akan dibeli Pemprov Jawa Barat.

Pemerintah berharap bahwa dengan program tersebut akan menjadi solusi bagi krisis pangan yang diprediksi akan dialami Jabar. Apakah solusi tersebut tepat? Jika urban farming dikalangan milenial hanya sebatas pelatihan semata mungkin program tersebut tidak masalah, namun jika progam tersebut dijadikan kebijakan dalam mengatasi krisis pangan maka solusi tersebut tidak solutif, karena hanya akan 'membajak' potensi Milenials untuk bersaing di dunia kapitalisme, disatu sisi investasi atas pangan terus masuk.

Dalam sistem kapitalis peran pemerintah hanya sebagai regulator atau fasilitator, yang notabene lebih menguntungkan korporasi. Sistem ini telah melegalkan pengelolaan pangan oleh pihak swasta, akibatnya korporasi mengusai mayoritas pasok pangan. 

Ditambah lagi ketergantungan atas impor pangan kerap terjadi ketika impor pangan terganggu oleh kebijakan pandemi maka kelangkaan pun dialami, selain langka harganya juga tinggi. Sedangkan dalam hal distribusi pangan ada ketidak merataan antara daerah yang satu dengan yang lainnya.

Adanya otonomi daerah makin mempertajam gap antar daerah baik dari sisi ongkos juga prioritas kebijakan pangan. Akibat dari semua itu masyarakat sulit mengakses bahan pangan bahkan harganya sangat mahal.

Kelalaian dalam pengawasan distribusi telah menyebabkan tidak terkendalinya harga karena permainan mafia dan bermainnya kartel pangan. Disaat tidak terjadi wabah saja kelalain sering terjadi apalagi disaat terjadi wabah seperti sekarang.

Lain halnya dengan sistem Islam, negara dalam sistem Islam yang disebut dengan Khilafah yang sudah terbukti selama 13 abad lamanya mengatur kehidupan termasuk dalam hal pangan. Dalam Islam negara bertanggungjawab penuh atas kebutuhan rakyat karena negara sebagai raain (pelayan/pengurus) dan junnah (pelindung).

Seluruh rantai pasok pangan akan dikuasai negara meskipun swasta boleh memiliki usaha pertanian, namun penguasaan tetap di tangan negara dan tidak boleh dialihkan kepada korporasi. Negaralah yang menguasai produksi sebagai cadangan pangan negara.

Mengawasi stok pangan dan mengaturnya sehingga tidak terjadi penimbunan yang berefek langkanya pangan atau permainan mafia yang membuat harga di masyarakat tinggi.

Jika krisis pangan itu disebabkan mahalnya bahan penunjangnya sehingga menurunkan hasil produksinya. Maka untuk meningkatkan produktifitas negara pun akan memberikan fasilitas yang cukup, mulai dari memaksimalkan lahan pertanian, memberikan bibit yang unggul, pupuk gratis dan alat-alat produksi penunjang lainnya.

Untuk pendistribusian pangan tidak akan tersekat oleh otonomi daerah, daerah yang hasil pangannya melimpah akan disalurkan ke daerah yang minim pangannya sesuai kebutuhan daerah tersebut. Sedangkan SDM yang bertugas mendistribusikan bahan pangan dilakukan oleh aparatur negara yang kompeten dan amanah.Semua itu dibiayai oleh negara dari pembiyaan yang berkonsep baitulmal, dalam Islam banyak jenis pemasukan yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat diantaranya dari kepemilikan umum yaitu sumber daya alam seperti tambang, kekayaan laut, hutan dan sebagainya.

Maka hanya dengan sistem Islam melalui Intitusi Khilafahlah yang mampu mengatasi krisis pangan disaat kondisi normal maupun ketika terjadi wabah secara tepat karena aturan yang digunakan dari Sang Maha Pencipta. Wallahua'alam.

Tulisan ini adalah kiriman pembaca Koropak, Isi dari Opini di luar tanggung jawab redaksi, Cara kirim tulisan, klik disini!