SMSI Dukung Kebijakan Kapolri Utamakan Langkah Damai

Selasa, 23 Februari 2021 20:59 Eris Kuswara Nasional

SMSI Dukung Kebijakan Kapolri Utamakan Langkah Damai

 

Koropak.co.id - Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menyambut positif kebijakan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Drs Listyo Sigit Prabowo, M.Si. Bahkan melalui kebijakan dan dibawah kepemimpinannya, kini Polri lebih mengedepankan pola restorative justice atau jalan damai. Kecuali untuk hal yang memecah belah bangsa terkait penanganan kasus yang berkaitan dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Selain itu, dalam Surat Edaran (SE) Nomor 2/II/2021, Kapolri meminta penyidik menentukan dengan tegas apakah sebuah laporan masuk dalam kategori kritik, masukan, hoaks atau pencemaran nama baik. Apabila masih masuk dalam kategori pencemaran nama baik, fitnah, dan penghinaan, maka Kapolri meminta penyidik mengedepankan jalur damai.

Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Firdaus mengatakan, kebijakan yang diambil Kapolri tersebut merupakan langkah positif yang telah dibuat institusi Polri di tengah maraknya kasus pelanggaran UU ITE khususnya kepada media. Meskipun demikian pihaknya berpendapat, UU ITE sejatinya dilahirkan untuk mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik.

 

Baca : Kapolri Listyo Sigit Akan Terbitkan Surat Telegram Terkait UU ITE

"Kami berharap UU ITE ini dikembalikan ke alur awalnya tersebut. Kemudian pasal 27, 28, 29, serta 45 dalam UU ITE juga sebaiknya dihapus dan pengaturan pasal-pasal tersebut dikembalikan ke KUHP. Selain itu, Presiden RI, Ir H Joko Widodo sebenarnya sudah mewacanakan untuk merevisi UU ITE tersebut dikarenakan didalamnya terdapat pasal “karet” yang multitafsir dan memungkinkan disalahgunakan oleh penegak hukum atau orang yang berperkara," kata Firdaus.

Ia memandang, surat edaran Kapolri tersebut sebagai langkah bijaksana dalam menangani perkara pelanggaran UU ITE. Pihaknya pun memberi contoh, meskipun telah ada kesepakatan kesepahaman atau MoU antara Dewan Pers dan Polri tentang kasus pers agar ditangani dengan menggunakan UU Pers, tetapi masih banyak wartawan yang dikriminalasi dengan UU ITE dikarenakan pemberitaannya khususnya di daerah.

"Tentunya kita tetap dukung segala kebijakan yang telah dikeluarkan Kapolri. Sambil kita juga menunggu rekomendasi dari revisi UU ITE yang tengah dirumuskan Dewan Pers terkait penyempurnaan UU ITE tersebut yang kini tengah digodok pemerintah," ujarnya.*

 

Baca pula : Genose C-19, Karya Anak Bangsa Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional

 


Berita Terkait