Polri Pastikan Virtual Police Tak Akan Batasi Masyarakat Dalam Bersuara

Kamis, 25 Februari 2021 17:47 Eris Kuswara Nasional

Polri Pastikan Virtual Police Tak Akan Batasi Masyarakat Dalam Bersuara

 

Koropak.co.id - Polri memastikan bahwa kehadiran virtual police yang merupakan gagasan dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tidak akan membatasi masyarakat yang ingin bersuara di ruang digital. Diketahui, Polri sendiri hanya ingin melakukan upaya edukasi melalui virtual police jika ditemukan adanya potensi pelanggaran pidana dalam bermedia sosial.

"Berkaitan dengan masalah virtual ini, kami merasa itu tidak mengekang dan tidak membatasi. Semua orang boleh ngomong. Virtual police ini akan memberi peringatan jika ada seseorang yang membuat tulisan atau gambar di media sosial yang mengarah ke pidana. Menurut kami, pihak kepolisian justru memberikan edukasi bukan alih-alih mengekang," kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono di Mabes Polri, sebagaimana dihimpun Koropak, Kamis (25/2/2021).

Oleh karena itu, pihaknya pun mengharapkan adanya peran masyarakat untuk saling mengingatkan satu sama lain. Argo juga menyebutkan bahwa bukan hanya polisi saja yang bekerja dalam hal ini. Sehingga, selain polisi, harus ada orang lain yang bisa bersama-sama mengedukasi dan memberi tahu dengan adanya dunia maya ini agar bersih, tidak terjadi saling fitnah, saling ejek, dan lainnya.

 

Baca : Kapolri Jenderal Listyo Sigit Lantik Komjen Agus Andrianto

"Polisi pun akan melihat, dana ada ahli yang dilibatkan. Kalau itu termasuk kritik, maka tidak masuk. Melalui virtual police ini, kepolisian ingin memberikan edukasi dan pemberitahuan bahwa apa yang ditulis jika ada melanggar pidana, mohon jangan ditulis kembali dan segera dihapus. Virtual police ini juga berfungsi untuk mengurangi hoax atau post truth di dunia maya, sehingga peristiwa saling lapor tidak akan terjadi lagi," ucapnya.

Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri juga diketahui sudah mulai mengirimkan peringatan virtual ke sejumlah akun media sosial yang mengunggah konten yang berpotensi tindak pidana. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan Polri yang lebih humanis dengan mengedepankan pencegahan penyebaran hoax dan ujaran kebencian daripada penindakan.

"Per 24 Februari 2021, sudah dikirimkan melalui Direct Message (DM) sebanyak 12 peringatan virtual polisi kepada akun medsos. Artinya, kita sudah mulai jalan. Langkah yang dilakukan ini juga sejalan dengan Surat Edaran (SE) Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tentang kesadaran budaya beretika dalam dunia digital. Salah satu poin dari surat edaran itu yakni terkait langkah damai di kasus UU ITE yang harus diprioritaskan penyidik demi dilaksanakannya restorative justice, " tutur Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Slamet Uliandi.*

 

Baca pula : SMSI Dukung Kebijakan Kapolri Utamakan Langkah Damai

 


Berita Terkait