Tuntut Keberadaan Tower Ilegal, Ormas GIBAS Datangi Balekota Tasikmalaya

Kamis, 01 April 2021 07:54 Dede Hadiyana Daerah

Tuntut Keberadaan Tower Ilegal, Ormas GIBAS Datangi Balekota Tasikmalaya

 

Koropak.co.id - Puluhan anggota Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Gabungan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi (GIBAS) Resort Kota Tasikmalaya datangi Balekota Tasikmalaya, Rabu (31/3/2021).

Kedatangan mereka tersebut menuntut legalitas tower-tower yang berdiri di berbagai wilayah di Kota Tasikmalaya. Pasalnya, dari ratusan tower yang berdiri tegak, hanya sekitar 87 tower yang memiliki izin atau legal.

Dijumpai Koropak, Ketua GIBAS Resort Kota Tasikmalaya H. Agus Ridwan mengatakan bahwa sudah bertahun-tahun tower dibiarkan berdiri liar tanpa kejelasan legalitasnya yang dirasa mengambil keuntungan sepihak.

"Rekomen dari Kominfo ada sekitar 400 tower, tapi dari hasil investigasi di lapangan terdapat 238 tower. Yang lebih mencengangkan lagi setelah audiensi dengan (Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Tasikmalaya hanya terdapat 87 tower yang legal," ujarnya.

 

Baca : Gibas Geruduk Balekota Dan DPRD Kota Tasikmalaya

Dikatakan Agus, dengan bukti yang otentik ini sudah mutlak ilegal atau liar. Pihaknya melihat adanya dugaan para pengembang atau pemborong tower tersebut mengambil keuntungan sepihak tanpa mengindahkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pemerintah Kota Tasikmalaya.

"Dari data Kominfo, hasil investigasi kami dilapangan, termasuk hasil audiensi dengan BPPT sangat jauh selisihnya. Yang jelas, kenapa sisa ratusan tower ini tidak dilegalkan dengan segera agar menjadi PAD bagi pemerintah daerah," katanya.

Sempat terjadi aksi dorong-dorongan antara aparat kepolisian yang berjaga dengan anggota GIBAS yang memaksa masuk Kantor Walikota Tasikmalaya. Setelah melakukan komunikasi, pihaknya pun diberi kesempatan untuk audiensi bersama pihak Pemerintah Kota Tasikmalaya dan dinas dengan harapan permasalahan ini harus dengan segera dibenahi dan mengikuti aturan yang berlaku seperti Perda atau Perwalkot.

"Jangan sampai pemerintah yang mengeluarkan aturan, sementara aturan itu sendiri dilanggar oleh pemerintah daerah. Andai tidak ada jawaban yang jelas dari hasil diskusi ini, maka kami dari akan lanjut laporan dengan bukti otentik yang kami miliki," ucapnya.*

 

Baca pula : Dua LSM Di Kota Tasikmalaya Memanas

 


Berita Terkait