Kapolri Listyo Sigit Keluarkan ST Larangan Tayangkan Tindakan Kekerasan

Selasa, 06 April 2021 11:17 Eris Kuswara Nasional

Kapolri Listyo Sigit Keluarkan ST Larangan Tayangkan Tindakan Kekerasan

 

 

Koropak.co.id - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara resmi mengeluarkan Surat Telegram (ST) yang didalamnya berisi tentang larangan bagi para pengemban fungsi Humas Polri di setiap wilayah untuk menayangkan tindakan kekerasan yang dilakukan anggota kepolisian.

Karo Penmas Divisi Humas, Polri Brigjen Rusdi Hartono mengatakan bahwa ST tersebut diterbitkan demi membuat kinerja Polri di kewilayahan semakin baik di masa mendatang. Selain itu, Telegram tentang pelaksanaan peliputan yang bermuatan kekerasan dan/atau kejahatan itu bernomor ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021. ST tersebut telah ditandatangani oleh Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono atas nama Kapolri pada 5 April 2021 dan ditujukan kepada para Kapolda serta Kabid Humas.

"Di dalam ST itu, terdapat beberapa poin yang harus dipatuhi para pengemban fungsi humas Polri dan salah satunya adalah untuk media dilarang menyiarkan tindakan kepolisian yang arogan dan berbau kekerasan. Sehingga, media diimbau hanya untuk menayangkan kegiatan kepolisian yang tegas namun humanis," kata Rusdi sebagaimana dihimpun Koropak, Selasa (6/4/2021).

 

Baca : SINAR, Aplikasi Khusus Pelayanan SIM dari Polri

 

Ia menambahkan, Humas juga tidak boleh menyajikan rekaman proses interogasi kepolisian dan penyidikan terhadap tersangka tindak pidana. Kemudian, rekonstruksi yang dilakukan kepolisian juga tidak boleh ditayangkan secara terperinci serta dilarang menayangkan reka ulang meskipun bersumber dari pejabat Polri. Terutama apabila reka ulang tersebut tentang kejahatan seksual.

"Para pengemban fungsi Humas Polri juga tidak memberitakan secara terperinci reka ulang kejahatan meskipun bersumber dari pejabat kepolisian yang berwenang dan/atau fakta pengadilan serta dak menayangkan reka ulang pemerkosaan dan/atau kejahatan seksual," ucapnya.

Selanjutnya, kata Rusdi, untuk gambar wajah dan identitas korban kejahatan seksual dan keluarganya serta orang yang diduga pelaku kejahatan seksual dan keluarganya juga harus disamarkan. Seperti wajah dan identitas pelaku, korban, beserta keluarga yang masih di bawah umur juga harus disamarkan.

"Tidak juga menayangkan secara eksplisit dan terperinci adegan dan/atau reka ulang bunuh diri serta menyampaikan identitas pelaku serta tidak menayangkan adegan tawuran atau perkelahian secara detail dan berulang-ulang. Kepolisian juga dilarang membawa media dan melakukan siaran langsung saat proses penangkapan pelaku kejahatan dan hanya anggota Polri yang berkompeten saja yang boleh melakukan dokumentasi. Kemudian yang terakhir, tidak menampilkan gambaran eksplisit dan terperinci tentang cara membuat dan mengaktifkan bahan peledak," ujarnya berdasarkan bunyi dari poin-poin ST.*

 

Lihat juga : Simak Berbagai Video Menarik Lainnya Disini

 

 


Berita Terkait