Dewan Pers Minta Kejelasan Terkait ST Aturan Larang Liput Aksi Kekerasan Polisi

Selasa, 06 April 2021 16:26 Eris Kuswara Nasional

Dewan Pers Minta Kejelasan Terkait ST Aturan Larang Liput Aksi Kekerasan Polisi

 

 

Koropak.co.id - Beberapa waktu lalu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara resmi mengeluarkan telegram terkait peraturan media dalam meliput aksi kekerasan aparat kepolisian. Dewan Pers pun meminta penjelasan apakah aturan tersebut ditujukan untuk media massa atau untuk internal kepolisian.

Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers, Arif Zulkifli mengatakan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo perlu menjelaskan lebih detail soal telegram tersebut yang diteken oleh Kadiv Humas Polri atau selaku atas nama Kapolri tersebut. Pihaknya juga menyatakan perlu adanya penjelasan lanjutan mengenai apakah telegram tersebut ditujukan kepada Humas di lingkungan kepolisian atau tertuju kepada media massa.

"Kapolri dan Humas Mabes Polri harus menjelaskan lebih jauh tentang yang dimaksud telegram ini. Apakah ini adalah imbauan kepada humas-humas di lingkungan Polri untuk menjalankan poin-poin 1 hingga 11 ini, atau ini adalah perintah kepada kapolda-kapolda agar media-media di lingkungan kapolda tidak menyiarkan," kata Arif sebagaimana dihimpun Koropak, Selasa (6/4/2021).

Ia menambahkan, penjelasan Kapolri sendiri sangata diperlukan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Pasalnya, telegram Kapolri tersebut dinilai memiliki arti ganda,"Jadi pada intinya ini biar tidak terjadi ambigu, dan salah paham. Jangan sampai salah paham juga kita nangkapnya apa, maksud Kapolri apa," ucapnya.

 

Baca : Kapolri Listyo Sigit Keluaran ST Larangan Tayangkan Tindakan Kekerasan

 

Diberitakan sebelumnya, surat telegram tentang pelaksanaan peliputan yang bermuatan kekerasan dan/atau kejahatan itu bernomor ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021. ST tersebut ditandatangani oleh Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono atas nama Kapolri pada 5 April 2021 dan ditujukan kepada para Kapolda serta Kabid Humas.

Didalam Surat Telegram itu, terdapat beberapa poin yang harus dipatuhi para pengemban fungsi humas Polri dan salah satunya adalah media dilarang menyiarkan tindakan kepolisian yang arogan dan berbau kekerasan,"Media dilarang menyiarkan upaya/tindakan kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan, diimbau untuk menayangkan kegiatan kepolisian yang tegas namun humanis," demikian bunyi poin pertama Surat Telegram tersebut.

Sementara itu, Karo Penmas Polri, Brigjen Rusdi Hartono menyatakan bahwa surat telegram tersebut dibuat untuk kepentingan internal dan sebagai buktinya, surat telegram itu ditujukan untuk Kapolda dan secara khusus untuk Kabid Humas Polda,"STR itu ditujukan kepada kabid humas, itu petunjuk dan arahan dari Mabes ke wilayah dan hanya untuk internal," tutur Rusdi.*

 

Lihat juga : Simak Berbagai Video Menarik Lainnya Disini

 


Berita Terkait