Masih Nekat Mudik Lebaran, Siap-Siap Dikenakan Sanki dari Pemerintah

Rabu, 07 April 2021 15:01 Eris Kuswara Nasional

Masih Nekat Mudik Lebaran, Siap-Siap Dikenakan Sanki dari Pemerintah

 

 

Koropak.co.id - Beberapa waktu lalu, atau tepatnya pada 26 Maret 2021 lalu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyampaikan kebijakan larangan mudik lebaran 2021. Bahkan, larangan mudik itu juga turut diperkuat oleh pernyataan dari Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi.

Sehingga, hal inilah yang menjadi sorotan utama di kalangan masyarakat, akibatnya larangan mudik lebaran 2021 ini pun menuai banyak pro dan kontra. Hal ini juga berkaitan dengan dibukanya kembali pariwisata di seluruh nusantara, namun disisi lain pemerintah mengeluarkan larangan mudik dengan alasan untuk menekan mobilitas masyarakat di situasi pandemi Covid-19.

Oleh karena itu, hal tersebut pun membuat masih banyak masyarakat yang tetap nekat untuk mudik hingga menyerukan "Kami nggak akan mudik, tapi berwisata ke kampung halaman". Mengacu aturan tahun 2020 lalu, mereka yang tetap nekat mudik akan dikenakan sanksi dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan.

 

Baca : Pemerintah Tetapkan Larangan Mudik Lebaran Mulai Berlaku 6 Mei 2021

 

Sementara itu, untuk larangan jadwal mudik tersebut diketahui mulai berlaku seminggu sebelum dan sesudah Hari Raya Idul Fitri yakni pada 6 hingga 19 Mei 2021 mendatang. Selain itu juga, pemerintah turut mengeluarkan himbauan untuk tidak melakukan perjalanan keluar kota/daerah kecuali dalam keadaan yang mendesak.

Dengan demikian bagi kalian yang tetap nekat untuk melakukan perjalanan mudik lebaran, maka siap-siap akan menerima sanksi yang pertama untuk orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan kesehatan atau menghalang-halangi penyelenggaraannya akan dapat dipidana paling lama 1 tahun penjara. Kemudian juga untuk orang yang disebutkan dalam poin pertama tersebut juga akan terancam denda paling banyak Rp. 100 juta yang dimana sanksi ini tercantum dalam UU No 6 Tahun 2018 pasal 93.

Meskipun begitu, bagi aparatur negara yang memiliki tugas keluar kota pada masa larangan mudik akan tetap diizinkan dengan syarat memiliki surat tugas yang ditandatangani oleh pejabat minimal eselon 2 bagi ASN dan BUMN serta memiliki surat keterangan dari kepala desa bagi masyarakat yang memiliki keperluan mendesak.*

 

Lihat juga : Simak Berbagai Video Menarik Lainnya Disini

 

 


Berita Terkait