Kapolri Nilai Adanya Salah Penafsiran Dari ST Larangan Media Liput Aksi Kekerasan Polisi

Rabu, 07 April 2021 16:56 Eris Kuswara Nasional

Kapolri Nilai Adanya Salah Penafsiran Dari ST Larangan Media Liput Aksi Kekerasan Polisi

 

 

Koropak.co.id - Baru-baru ini, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menanggapi informasi terkait pelarangan media untuk melakukan peliputan terhadap anggota polisi yang arogan. Dalam kesempatan itu, pihaknya menjelaskan bahwa hal itu bukan bermaksud untuk melarang media, namun meminta agar jajarannya lebih berhati-hati dalam menjaga sikap di lapangan.

Hal itu diingatkan Kapolri dikarenakan pihaknya masih banyak menemukan jajarannya yang tampil arogan saat diliput oleh media tertentu. Selain itu juga, arahan tersebut dinilai sangat penting diterapkan karena sikap dan perbuatan anggota Polri di masyarakat sendiri merupakan cerminan citra institusi Polri.

"Dalam kesempatan ini saya ingin meluruskan anggotanya atau jajaran Polri yang saya minta untuk memperbaiki diri agar tidak tampil arogan dan jangan suka pamer tindakan yang kebablasan. Tampilkanlah sikap Polri yang tegas namun tetap terlihat humanis. Sehingga saya bukan bermaksud melarang media untuk tidak boleh merekam atau mengambil gambar anggota yang arogan atau melakukan pelanggaran," kata Listyo Sigit sebagaimana dihimpun Koropak, Rabu (7/4/2021).

 

Baca : Kapolri Resmi Cabut ST Tentang Larangan Media Liput Aksi Kekerasan Oleh Polisi

 

Pihaknya menambahkan, hal itu juga untuk meluruskan isi Surat Telegram (ST) Nomor: ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021 tertanggal 5 April 2021,"Semua perilaku anggota pastinya akan disorot dan jangan sampai ada beberapa perbuatan oknum yang arogan merusak wajah satu institusi. Namun arahan ini ternyata dijabarkan secara berbeda oleh jajarannya dalam Surat Telegram Nomor 750 sehingga menimbulkan kekeliruan penafsiran di publik," ucapnya.

Ia mengatakan bahwa penjabaran STR tersebut salah dituliskan oleh anggota sehingga menimbulkan beda penafsiran yang dimana ST yang dibuat tersebut keliru dan malah media yang dilarang merekam anggota yang berbuat arogan di lapangan. Diketahui, salah satu poin dalam Surat Telegram Nomor: ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021 itu adalah media dilarang menyiarkan upaya/ tindakan Kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan serta diimbau untuk menayangkan kegiatan Kepolisian yang tegas namun humanis.

Menanggapi hal itu, Kapolri pun langsung memerintahkan Kadiv Humas Polri untuk mencabut/ membatalkan Surat Telegram Nomor: ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021 melalui diterbitkannya Surat Telegram Nomor: ST/759/IV/HUM.3.4.5./2021 pada 6 April 2021,"Oleh karena itu, saya sudah perintahkan Kadiv Humas untuk mencabut ST tersebut," ujarnya.*

 

Lihat juga : Simak Berbagai Video Menarik Lainnya Disini

 

 


Berita Terkait