Presiden Jokowi Teken PP Tentang Royalti Hak Cipta Lagu dan Musisi

Kamis, 08 April 2021 07:10 Eris Kuswara Nasional

Presiden Jokowi Teken PP Tentang Royalti Hak Cipta Lagu dan Musisi

 

 

Koropak.co.id - Baru-baru ini, Presiden RI, Ir H Joko Widodo atau Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang royalti hak cipta lagu dan musisi. Diketahui, PP ini mewajibkan setiap kafe hingga toko untuk membayar royalti saat memutar lagu secara komersial. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. PP tersebut sudah ditandatangani  Presiden Jokowi pada 30 Maret 2021 dan diundangkan oleh Menkumham Yasonna Laoly pada 31 Maret 2021.

"Untuk memberikan pelindungan dan kepastian hukum terhadap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait terhadap hak ekonomi atas lagu dan/atau musik serta setiap Orang yang melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dibutuhkan pengaturan mengenai Pengelolaan Royalti Hak Cipta lagu dan/atau musik," demikian bunyi pertimbangan PP 56/2021 sebagaimana dihimpun Koropak, Rabu (7/4/2021).

Selain itu, disebutkan juga bahwa definisi royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Sedangkan untuk hak cipta sendiri adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Baca : Kapolri Resmi Cabut ST Tentang Larangan Media Liput Aksi Kekerasan Oleh Polisi

 

"Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)," demikian bunyi pasal 3 ayat 1.

Sementara itu, sesuai dengan pasal 3 ayat 2 mulai dari seminar dan konferensi komersial, restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotik, onser musik, pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut, pameran dan bazar, bioskop, nada tunggu telepon, bank dan kantor, pertokoan, pusat rekreasi, lembaga penyiaran televisi, lembaga penyiaran radio, hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel serta usaha karaoke yang memutar lagu secara komersial harus membayar royalti.

Meskipun demikian, tarif royalti ini tidak dipukul rata. PP ini menjelaskan bahwa ada keringanan tarif bagi pelaku usaha mikro berdasarkan pasal 11 yang menyatakan adanya keringanan tarif Royalti untuk usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan oleh Menteri.*

 

Lihat juga : Simak Berbagai Video Menarik Lainnya Disini

 

 


Berita Terkait