Dewan Setujui Hibah Tanah Pemda Kepada Polda Jawa Barat

Jum'at, 16 April 2021 18:24 Dede Hadiyana Parlemen

Dewan Setujui Hibah Tanah Pemda Kepada Polda Jawa Barat

 

Koropak.co.id - Hibah Tanah milik Pemerintah Daerah kepada Polda Jawa Barat, di setujui oleh DPRD Kabupaten Tasikmalaya dalam Rapat Paripurna Persetujuan Hibah Tanah yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Jumat (16/4/2021).

Walaupun sejauh ini hibah tanah tersebut masih berupa lahan kosong, namun kedepan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya bersama DPRD dapat meninjau kembali untuk pembangunan. Pasalnya, terdapat tahapan-tahapan disetiap sesinya.

Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Asep Sopari Al Ayubi berharap hibah tanah kepada Polda Jabar yang diperuntukkan bagi kesatuan Brimob wilayah Priangan Timur tersebut dapat bermanfaat bagi pihak kepolisian.

"Daerah otonom lain seperti Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran bisa membantu juga karena ini untuk fasilitas Brimob wilayah Priangan Timur. Dengan demikian, mudah-mudahan menjadi fasilitas yang bermanfaat serta dapat melindungi, melayani, dan mengayomi seluruh masyarakat di wilayah Priangan Timur," ujarnya.

 

Baca : Banggar DPRD Setujui Pergeseran Anggaran Rp 56,6 Miliar untuk Covid-19

 

Semantara itu, Plh. Bupati Tasikmalaya Mohamad Zen menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sudah menghibahkan tanah kepada Polda Jabar sejak tanggal 30 Desember 2020 lalu melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 030/2415/BPKPD/2020.

"Karena hibah dalam bentuk tanah dengan jumlah yang sangat besar, untuk itu sesuai ketentuan bahwa hibah harus atas persetujuan DPRD. Dan Alhamdulillah, akhirnya DPRD menyetujui dan kami benar-benar telah menghibahkan tanah yang dimohon oleh Polda Jawa Baratt," katanya.

Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menjadi pihak pertama yang berkontribusi kepada Polda Jabar. Karena secara administratif lahan tersebut berada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.*

 

Baca pula : APBD Kota Tasikmalaya Tahun 2021 Rp 1,6 Triliun, Disetujui DPR