Persoalan Leuweung Keusik, Ketua DPRD Beri Tanggapan

Kamis, 25 Maret 2021 18:29 Dede Hadiyana Parlemen

Persoalan Leuweung Keusik, Ketua DPRD Beri Tanggapan

 

Koropak.co.id - Setelah Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum terjun langsung ke lokasi tambang pasir Leuweung Keusik Gunung Galunggung, tepatnya di Kampung Pasiripis Desa Padakembang Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya beberapa waktu lalu, menjalin kesepakatan untuk menutup sementara aktivitas tambang. Namun, hal tersebut belum selesai karena pencabutan izin yang diajukan AMPEG belum terealisasi.

Menyikapi hal itu, Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Asep Sopari Al Ayubi berharap bahwa semua pihak menempuh prosedur seusai aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

"Jika dilihat dari sisi perekonomian dan pembangunan tentunya akan membawa kebaikan, maka setiap investor yang masuk harus disambut baik terlebih yang ingin mengembangkan ekonomi di Kabupaten Tasikmalaya karena pembangunan dan perekonomian harus tetap berlanjut. Namun, aspek lingkungan, sosial, dan prosedurnya harus benar-benar diperhatikan," ujarnya, Kamis (25/3/2021).

 

Baca : Wagub Jabar Turun Tangan, Atasi Polemik Leuweung Keusik Galunggung

 

Pihaknya mengaku bahwa akan menghargai para pengusaha yang melakukan investasi di Kabupaten Tasikmalaya. Meskipun demikian, bukan berarti ia tidak mendengarkan aspirasi masyarakat yang menolak para invenstor. Pasalnya, masyarakat merupakan bagian stakeholder yang tidak terpisahkan dalam pembangunan Kabupaten Tasikmalaya.

"Nanti tinggal pembuktian saja jika memang prosedurnya sudah baik dan benar tinggal disambut baik. Terkait kekhawatiran masyarakat atas dampak bencana dan lainnya, itu pun harus diwaspadai dan dianalisa kembali karena lokasi Leuweung Keusik sebagai benteng gunung Galunggung," katanya.

Diketahui sebelumnya bahwa warga Kecamatan Padakembang yang menamai dirinya Aliasi Masyarakat Peduli Galunggung menolak keras hadirnya tambang pasir dilokasi tersebut. Disamping banyak dampak negatif bagi lingkungan, diduga adanya manipulasi dan kejanggalan terkait perizinan yang dilakukan oleh pihak pengusaha.*

 

Baca pula : Warga Tolak Keras Operasi Tambang Pasir di Leuweung Keusik Galunggung

 


Berita Terkait