Peringati May Day 2021, Massa Aksi Geruduk Balekota Tasikmalaya

Minggu, 02 Mei 2021 08:59 Dede Hadiyana Daerah

Peringati May Day 2021, Massa Aksi Geruduk Balekota Tasikmalaya

 

Koropak.co.id - Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dirasa bukan undang-undang yang pro kepada nasib para buruh dan rakyat. Seperti yang dialami selama ini sejak terbitnya Undang-Undang tersebut, didalamnya terdapat poin-poin yang hilang salah satunya yakni hilangnya upah sektoral.

Demikian disampaikan Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Gadung Cahyono saat dijumpai Koropak disela-sela aksi unjuk rasa yang berlangsung di depan Bale Kota Tasikmalaya, Sabtu (1/5/2021).

"Upah sektoral ini merupakan upah yang berdasarkan resiko sesuai klaster-klaster dalam pengelompokkannya di wilayah masing-masing. Namun, adanya Omnibus law ini jelas bahwa Gubernur dilarang mengeluarkan SK tentang upah sektoral di kabupaten/kota. Hal ini sangat jelas kaum buruh sangat dirugikan, terlebih dimasa pandemi seperti sekarang ini," ujarnya.

 

Baca : Pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja Telah Melahirkan Kegaduhan Publik

 

Para buruh yang datang bersama ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Mahasiswa Tasikmalaya, menuntut Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk melakukan pengawasan dan menjamin kesejahteraan para buruh.

"Kami menilai bahwa pemerintah daerah kurang berpihak kepada kami sebagai kaum buruh karena selama ini pengawasan dan monitoring mereka kurang," katanya.

Pihaknya mewakili kaum buruh tidak akan berhenti untuk menyuarakan aksi penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Walaupun sudah secara terang-terangan menolak, tetapi tetap saja di Omnibus law disahkan.

"Minimal, peran pemerintah daerah ini bisa menjamin kenyamanan rekan-rekan buruh yang bekerja, sudah gaji atau upah kecil, sekarang mudah sekali untuk di PHK. Maka, disinilah dibutuhkannya monitoring dari pemerintah daerah untuk menjaga kaum buruh yang dirugikan," ucapnya kepada Koropak.*

 

Baca pula : Perempuan-Perempuan yang Melawan di Aksi Tasik Menggugat Omnibus Law

 


Berita Terkait