Pemkot Semarang Sanksi dan Pecat Ratusan ASN dan Non-ASN

Sabtu, 05 Juni 2021 16:33 Eris Kuswara Nasional

Pemkot Semarang Sanksi dan Pecat Ratusan ASN dan Non-ASN

 

 

Koropak.co.id - Diketahui bahwa sanksi bagi pelanggar larangan mudik bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non-ASN di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang benar-benar diterapkan. Hal itu dibuktikan Pemkot Semarang dengan menjatuhkan sanksi kepada 185 ASN serta memecat sebanyak 484 pegawai non-ASN.

Walikota Semarang, Hendrar Prihadi pun membenarkan informasi tersebut. Bahkan kebijakan itu juga sudah sesuai dengan Surat Edaran (SE) Nomor B/1 806/443/V/2021 terkait larangan mudik. Untuk sanksi yang diberikan kepada ASN yakni pemotongan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP). Sementara untuk non ASN bisa dilakukan pemutusan hubungan kerja.

"Sanksi untuk ASN itu dipotong TPP 100 persen, sedangkan untuk non ASN bisa dilakukan pemutusan hubungan kerja dan hal itu juga sudah disosialisasikan. Bahkan sampai berapa kali saya ingatkan, namun pada kenyataannya pelanggaran itu ada. Sehingga konsekuensi itu kita merujuk ke surat edaran dan harus ada sanksi," kata Pria yang lebih akrab disapa Hendi itu sebagaimana dihimpun Koropak, Sabtu (5/6/2021).

 

Baca : Pemerintah Tetapkan Larangan Mudik Lebaran Mulai Berlaku 6 Mei 2021

Ia menambahkan, tercatat sekitar 500 orang yang dijatuhkan sanksi, karena baik ASN ataupun pegawai non-ASN, semuanya mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Sedangkan untuk pelanggaran yang dilakukan tersebut diketahui berdasarkan absensi,"Ada yang absen dari luar kota, itu kan tidak sesuai dengan petunjuknya. Terus ada juga yang beralasan lupa absen. Namun pada intinya mereka tidak melakukan absensi dari Semarang," ucapnya.

Menurutnya sosialisasi sendiri sudah dilakukan oleh pemerintah namun tetap saja ada pelanggaran. Pihaknya menilai, jika memang mereka memiliki alasan kuat dan benar kemudian melapor, maka pihaknya pun akan memberikan izin. Tercatat, pelanggaran yang paling banyak disebutkan ada di dinas pekerjaan umum,"Ada beberapa tertentu, tapi yang lain juga banyak yang mematuhi. Namun untuk yang cukup banyak melanggar itu di Pekerjaan Umum (PU)," ujarnya.*

 

Lihat juga : Simak Berbagai Video Menarik Lainnya Disini

 


Berita Terkait