Forum Pemuda Pecinta Tamansari Geruduk Gedung Dewan Kota Tasikmalaya

Rabu, 09 Juni 2021 16:45 Eris Kuswara Daerah

Forum Pemuda Pecinta Tamansari Geruduk Gedung Dewan Kota Tasikmalaya

 

 

Koropak.co.id - Menyikapi aspirasi masyarakat terkait permasalahan jarak dari minimarket dalam hal ini Tasco yang jaraknya berdekatan dengan Pasar Tradisional di Kecamatan Tamansari, Forum Pemuda Pecinta Tamansari geruduk gedung dewan dan menggelar audiensi bersama Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya yang dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tasikmalaya, Rabu (9/6/2021).

Kepada Koropak, Aktivis Muda sekaligus Perwakilan dari Forum Pemuda Pecinta Tamansari, Lutfi Abdul Aziz mengatakan, audiensi kali ini dilaksanakan dalam rangka mewadahi apa yang menjadi aspirasi dari Forum Pemuda Pecinta Tamansari terkait masalah minimarket yang eksis di lapangan yaitu Tasco yang memang berdekatan dengan pasar tradisional. Sehingga pihaknya pun berdiskusi bersama dan membuka aturan-aturan yang ada di Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 1 maupun 57.

"Ternyata apa yang hari ini terjadi di dekat Pasar Tamansari itu, melanggar aturan dikarenakan jaraknya sangat dekat dengan pasar yakni hanya 500 meter dari pasar tersebut. Tentunya itu menjadi hal yang sangat jelas dan tidak diperbolehkan. Bahkan setelah dikonfirmasi ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) serta Perizinan, mereka belum mengeluarkan izin dan rekomendasi. Namun fakta dilapangan, Tasco ini masih buka dan beroperasional sudah sejak lama kurang lebih sebelum bulan Ramadan," kata Lufti.

Ia menambahkan, itulah yang menjadi pertanyaannya pihaknya, jika memang dari perizinan belum memberikan izin dan rekomendasi dari Dinas Indag mengapa minimarket tersebut masih buka dan sejauh mana langkah dari dinas terkait dalam melakukan sanksi. Selain itu, apakah mereka juga sudah berkoordinasi dengan Satpol PP sebagai penegak Perda? Namun sampai hari ini, ternyata belum ada komunikasi yang intens dan pada akhirnya terkesan seperti membiarkan beroperasi.

 

Baca : HKTI Kota Tasikmalaya Siap Perjuangkan Hak dan Martabat Kaum Petani

"Hasil itu jugalah yang turut kami kembangkan dan ternyata di Perwal Nomor 57 Tahun 2019 itu juga ada batasan kuota. Contohnya seperti di Tamansari dengan kuotanya sebanyak 4 minimarket, namun fakta di lapangan melebihi kuota yang ditentukan yakni kurang lebih sebanyak 7 minimarket. Akibatnya timbul pertanyaan lagi dari kami, untuk sisanya itu apakah sudah memiliki izin atau tidak dan mengapa hal itu dibiarkan? Jadi selama ini dari Dinas Indag sendiri apakah tidak ada pembinaan dan pegawasan secara intens?," ucapnya.

Ia menuturkan, ternyata di 10 kecamatan itu juga semuanya melebihi batas kuota, sehingga dengan demikian hal ini menjadi suatu kebobrokan untuk Pemerintah Kota Tasikmalaya. Selain itu, jika hal ini terus dibiarkan, maka dikemudian hari bagaimana nasib-nasib pedagang kecil. Terlebih lagi belum dengan permasalahan lainnya, selain dari kuota ada juga masalah regulasi dan sistem ecerannya. Mirisnya lagi, ternyata, masih ada di Tasco dan minimarket lainnnya mencantumkan produk usahanya sendiri mulai dari makanan, minuman, sandal dan lainnya.

"Sebenarnya hal itu dilarang dan tidak diperbolehkan dalam aturan. Bukan hanya itu saja, belum lagi nanti berbicara masalah kondisi, apakah ini sudah memenuhi kriteria Ruang Terbuka Hijau. Sehingga jika kita bongkar masalahnya itu begitu kompleks. Namun yang jelas sampai sampai hari ini kita fokus di wilayah bahwa permasalahan minimarket di Tamansari ini sudah melebihi kuota. Sementara itu yang menjadi tuntutan kami dalam audiensi kali ini adalah kami meminta dari perizinan untuk mengeluarkan dan meminta berapa titik mini market inprasional. Karena kami juga mempunyai data sebagai penyeimbang untuk pencocokan," ujarnya.

Pihaknya juga meminta Dinas Indag untuk melakukan pengawasan dan pembinaan serta berkomunikasi dengan Satpol PP untuk memberlakukan sanksi dan melakukan penegakkannya. Kemudian untuk Satpol PP, diharapkan bisa berkomunikasi dengan Dinas Indag untuk melakukan jemput bola agar ini sesegera mungkin diberikan sanksi administrasi dan jika perlu secepatnya ditutup. Sementara untuk Inspektorat, ini sudah jelas sebagai tindak penyalahgunaan dan pembiaran.

"Ketika ada pembiaran dari Inspektorat artinya ada kelalaian dari ASN atau mungkin bisa juga potensi penyalahgunaan. Sehingga kami meminta Inspektorat untuk segera memanggil ASN yang bandel serta memberikan sanksi yang tegas kepada ASN yang melakukan penyalahgunaan jabatannya. Kami juga meminta jangka waktu 3 kali 24 jam untuk menyelesaikan masalah ini, dan jika dalam waktu selama itu tidak ada jawaban maka jangan salahkan kami jika melakukan tindakan atau hal yang tidak diinginkan," tuturnya.*

 

Lihat juga : Simak Berbagai Video Menarik Lainnya Disini

 


Berita Terkait