Hasil Identifikasi, Masih Banyak Minimarket di Kota Tasikmalaya Belum Berizin

Rabu, 09 Juni 2021 18:01 Eris Kuswara Parlemen

Hasil Identifikasi, Masih Banyak Minimarket di Kota Tasikmalaya Belum Berizin

 

 

Koropak.co.id - Ketua Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya, Andi Warsandi, SE menanggapi permasalahan terkait menjamurnya toko-toko modern atau minimarket yang ada di Kota Tasikmalaya berkaitan dengan keberadaan payung hukum Peraturan Walikota (Perwal). Berdasarkan hasil identifikasi, ternyata memang diduga lebih banyak toko modern belum ada izin operasional tetapi sudah menjalankan usahanya.

"Berkaitan dengan kuota yang ditetapkan dalam Perwal Nomor 57 Tahun 2019, tentunya ini berkaitan juga dengan aspek perizinan. Kami berharap dinas teknis bisa melakukan pengawasan dan pengendalian. Kemudian juga Satpol PP yang memiliki Tupoksi serta sebagai Penegak Perda itu bisa menertibkan dan menjalankan fungsinya secara maksimal," kata Andi Warsandi, SE kepada Koropak selepas memimpin Audiensi Forum Pemuda Pecinta Tamansari bersama dengan Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tasikmalaya, Rabu (9/6/2021).

Ia menuturkan bahwa dinas terkait juga harus memberikan klarifikasi dan identifikasi kembali atas penyampaian informasi yang berkaitan dengan pemberlakukan jumlah kuota serta izin operasional yang belum efektif tetapi diduga sudah ada yang menjalankan usahanya. Pihaknya pun berharap institusi yang mempunyai tupoksi dalam hal itu agar bisa melaksanakan tupoksinya secara maksimal. Berkaitan dengan Online Single Submission (OSS), tentunya ini menjadi suatu tantangan bagi daerah karena pihaknya juga harus mempelajari terkait bagaimana regulasi dari OSS Nomor 24 Tahun 2018 tersebut.

 

Baca : Forum Pemuda Pecinta Tamansari Geruduk Gedung Dewan Kota Tasikmalaya

"Itu dilakukan untuk lebih ada kepastian hukum, karena OSS ini sudah ada dan terbit, maka itu akan menjadi salah satu pedoman untuk pelaksanaan kegiatan usaha dan investasi. Kami pun berharap Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk segera melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait OSS tersebut. Usaha ini juga harus disegerakan agar ada kepastian payung hukum yang jelas. Belum lagi nanti akan ada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 hasil dari Undang-Undang Cipta Kerja berkaitan dengan investasi dan lainnya. Namun diharapkan nuansa-nuansa yang ada dalam PP tersebut bisa lebih memberikan berbagai kemudahan untuk melakukan investasi di daerah," ucapnya.

Ia menambahkan, investasi dari luar tersebut tidak dapat ditahan, sehingga dia berharap ada penguatan dan komitmen dari pemerintah daerah terhadap berbagai potensi ekonomi yang ada di Kota Tasikmalaya. Bagaimana ini bisa dijadikan sebagai kombinasi dan kolaborasi? pihaknya juga berharap derasnya arus investasi yang datang itukarena memang dimungkinkan oleh pemerintah. Akan tetapi disatu sisi eksistensi pemerintah itu harus tetap ada untuk memberikan penguatan dan perlindungan.

"Bukan proteksi tapi pemerintah hadir dengan memberikan dorongan pemberdayaan terhadap para pengusaha lokal yang ada di Kota Tasikmalaya baik Mikro, Kecil, Menengah yang mempunyai daya saing kuat. Sehingga derasnya laju investasi itu tetap membuat pertahanan imun dari UMKM ini kuat. Semoga saja tetap ada kebijakan-kebijakan yang strategis dari pemerintah kota dengan memastikan pemerintah daerah tetap hadir dengan memberikan dorongan, penguatan dan pemberdayaan pelaku usaha mikro dan kecil," ujarnya.*

 

Lihat juga : Simak Berbagai Video Menarik Lainnya Disini

 


Berita Terkait