Mengenal Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah : Swakelola Bagian I

Selasa, 15 Juni 2021 17:04 Admin Opini

Mengenal Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah : Swakelola Bagian I


Tahun 2021 ini, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan peraturan terbaru berkaitan dengan pengadaan barang/jasa atau procurement. Peraturan baru itu merupakan bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau lebih dikenal sebagai Omnibus Law. Peraturan pelaksanaan itu berupa peraturan presiden yang merevisi peraturan sebelumnya tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Pertimbangan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Perpres 12/2021) tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah itu adalah dalam rangka memprioritaskan penggunaan produk/jasa usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi dan pengaturan pengadaan jasa konstruksi yang pembiayaannya bersumber dari APBN/APBD dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Amanat memprioritaskan produk/jasa usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi itu adalah kata kunci pada undang-undang cipta kerja.

Dari beberapa perubahan pengaturan pengadaan barang/jasa pemerintah pada Perpres 12/2021 itu, bagian tentang pengadaan barang/jasa pemerintah secara swakelola sangat menarik untuk dicermati. Pengadaan barang/jasa pemerintah secara swakelola ini bukanlah hal yang baru. Penulis mencatat bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah secara swakelola pada masa pemerintahan orde baru terakhir kali diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sementara itu, sejak masa reformasi, ihwal swakelola pada pengadaan barang/jasa diatur pertama kali melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah.

Sepanjang 2 dekade ini, peraturan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah mengalami belasan kali perubahan. Demikian pula ketentuan mengenai cara pengadaan barang/jasa melalui swakelola. Hanya saja pada kesempatan ini tidak akan dibahas mengenai perubahan-perubahan itu. Pembahasan akan difokuskan pada cara pengadaan barang/jasa secara swakelola berdasarkan Perpres 12/2021 dan kebijakan teknis yang menyertainya.

Pertama-tama perlu diketahui terlebih dahulu definisi pengadaan barang/jasa pemerintah. Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD). Prosesnya dimulai sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Dari definisi ini dapat dipahami bahwa setiap bentuk pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari APBN/APBD setidaknya memerlukan waktu 2 tahun anggaran. Tahun anggaran pertama memuat aktivitas identifikasi kebutuhan dan tahun anggaran berikutnya adalah aktivitas pelaksanaan anggaran dan penyerahan hasil pekerjaan. Hal itu tertuang dalam tugas dan kewenangan Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berupa menetapkan perencanaan anggaran yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang disahkan oleh Kementerian Keuangan. Proses penetapan dan pengesahan DIPA ini memerlukan waktu 1 tahun anggaran atau H-1 sebelum pelaksanaan anggaran. Muara dari proses identifikasi kebutuhan barang/jasa ini adalah Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang bersumber pada DIPA yang sudah ditetapkan dan disahkan.

Pada saat proses identifikasi kebutuhan, sekaligus diidentifikasi pula bentuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa, yaitu dengan cara swakelola dan/atau melalui penyedia barang/jasa. Perpres 12/2021 mendefinisikan pengadaan barang/jasa melalui swakelola sebagai cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah, kementerian/lembaga/ perangkat daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat. Sementara itu, penyedia barang/jasa didefinisikan sebagai pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak. Terkait urusan kontrak ini, pada dasarnya dalam cara pengadaan barang/jasa melalui swakelola juga disyaratkan adanya kontrak, yaitu berupa perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dengan pelaksana swakelola.

Tulisan ini adalah kiriman pembaca Koropak, Isi dari Opini di luar tanggung jawab redaksi, Cara kirim tulisan, klik disini!

 


Berita Terkait