Mengenal Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Swakelola Bagian II

Rabu, 16 Juni 2021 15:25 Admin Opini

Mengenal Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Swakelola  Bagian II

 

Ketentuan mengenai penyelenggara swakelola ini diatur secara rinci dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola. Penyelenggara swakelola terdiri atas tim persiapan, tim pelaksana, dan tim pengawas. Penetapan penyelenggara swakelola ini dilakukan oleh PA/KPA.

Tim persiapan swakelola memiliki tugas menyusun rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya. Tim inilah yang berperan dalam meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa. Tim ini bertugas pada H-1 sebelum pelaksanaan pengadaan. Tim ini pula yang melakukan tugas mengidentifikasi kebutuhan pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana telah disebutkan pada paragraf sebelum ini. Dalam hal perencanaan pengadaan ini, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pun bertugas menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa. Perencanaan pengadaan itu sendiri meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran pengadaan barang/jasa. Dengan demikian, pada tahap perencanaan pengadaan dengan cara swakelola ini PPK dan Tim Persiapan bersama-sama menyusun perencanaan pengadaan untuk H+1. Beberapa kementerian/lembaga yang terkait dalam perencanaan pengadaan ini, antara lain, LKPP, Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri. Pada tahap perencanaan pengadaan ini pula ditetapkan tipe swakelola.

Tipe swakelola terdiri atas empat kategori. Kategori itu mengacu pada definisi swakelola yang telah disebutkan pada paragraf sebelumnya. Tipe I yaitu swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah (K/L/PD) penanggung jawab anggaran. Tipe II yaitu swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh K/L/PD penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh K/L/PD lain pelaksana swakelola. Tipe III yaitu swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh K/L/PD penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh ormas pelaksana swakelola. Tipe IV yaitu swakelola yang direncanakan oleh K/L/PD penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan kelompok masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola. Pembeda utama keempat tipe itu adalah pada aspek pelaksanaan pengadaan barang/jasa, sedangkan pada tahap perencanaan pengadaan barang/jasa seluruhnya direncanakan oleh K/L/PD penanggung jawab APBN/APBD. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pelaksana Swakelola Tipe I adalah K/L/PD, pelaksana Swakelola Tipe II adalah K/L/PD lain, pelaksana Swakelola Tipe III adalah organisasi kemasyarakatan (ormas), dan pelaksana Swakelola Tipe IV adalah kelompok masyarakat. Pelaksanaan keempat tipe swakelola itu dilakukan berdasarkan kontrak antara PPK dan tim pelaksana swakelola.

Tim pelaksana swakelola. Tim ini bertugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran. Pelaporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan anggaran dilakukan pelaksana swakelola kepada PPK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian tertulis atau kontrak pelaksanaan swakelola. Tim pelaksana swakelola ini bertugas pada tahun anggaran berjalan. Dalam hal pengadaan barang/jasa melalui swakelola ini di dalamnya memerlukan bahan/material atau jasa yang dilaksanakan melalui penyedia, ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa melalui penyedia tetap berlaku.

Tim pengawas. Tim Pengawas melaksanakan tugas pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil pekerjaan. Tim pengawas swakelola pada dasarnya adalah Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang disingkat APIP, yaitu aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah. Selain itu, tim pengawas pengadaan swakelola dapat pula dibantu oleh tim SPI (Satuan Pengawasan Intern) dari setiap K/L/PD penanggung jawab anggaran.

Ihwal swakelola ini, Perpres 12/2021 pada dasarnya tidak mengubah ketentuan pada Perpres 16 Tahun 2018 sebelumnya. Bahkan, menambah satu butir ketentuan yang mengoptimalkan peran pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa sebagai bagian dari penyelenggaraan swakelola pada keempat tipe swakelola.

Tulisan ini adalah kiriman pembaca Koropak, Isi dari Opini di luar tanggung jawab redaksi, Cara kirim tulisan, klik disini!