Usai Dilantik Jadi Wali Kota, Yusuf Diminta Dewan Menyusun Program Prioritas

Senin, 13 September 2021 20:50 Eris Kuswara Daerah

Usai Dilantik Jadi Wali Kota, Yusuf Diminta Dewan Menyusun Program Prioritas

 

Koropak.co.id - Tak lama setelah disahkan menjadi Wali Kota Tasikmalaya, H.Muhammad Yusuf diminta untuk segera menyusun program prioritas. Memang, banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk menyelesaikan masa jabatan 2017-2022 tersebut.

Anggota Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya Fraksi Partai Gerindra H.Murjani mengatakan, sisa jabatan Wali Kota Tasikmalaya definitif hanya tinggal 14 bulan saja. Tentunya, kata dia, masyarakat menyimpan harapan besar terkait banyak hal.

"Dengan kondisi saat ini terutama dalam masalah penyelesaian ekonomi ditengah pandemi Covid-19. Ini merupakan PR yang tidak mudah dan harus benar-benar ada program yang jelas," kata Murjani kepada Koropak melalui sambungan telepon, Minggu (12/9/2021).

Murjani menjelaskan, dalam waktu dekat DPRD Kota Tasikmalaya khususnya di Badan Anggaran akan membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2022 yang didalamnya menentukan program apa yang menjadi prioritas.

Diakuinya, dengan waktu yang mepet ini Wali Kota harus bekerja keras. Tapi dia menegaskan, Wali Kota punya kewenangan penuh. Tidak seperti sebelumnya saat masih menjadi Pelaksana tugas (Plt).

"Istilahnya itu sekarang beliau perlu menyusun pasukan baru, bahkan semoga pasukan yang sudah ada hari ini juga merupakan pasukan yang solid dan satu visi misi denganya sehingga tidak perlu adanya perubahan," katanya.

Lebih jauh dikatakan Murjani, jika dilihat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang masih tersisa dan harus selesai di tahun 2022, dia menyebut Wali Kota Yusuf perlu menyusun tim kokoh.

"Diperlukan pasukan handal untuk menyelesaikan dalam kurun waktu satu tahun ini," jelasnya.

 

Baca : Dewan Sambut Baik Dilantiknya M Yusuf Sebagai Wali Kota Definitif

Meskipun begitu, Murjani optimis, jika nanti Walikota Tasikmalaya bersama pasukan yang se-frekuensi dengannya, tentu hal itu akan menjadi harapan baru. Ia turut mendoakan, semoga tim yang membantu Wali Kota saat ini adalah pasukan yang selaras atau se-frekuensi dengannya.

Selain itu, Jika memang dinilai oleh Walikota yang memang sudah menjadi haknya untuk dirombak, maka harus dilakukan. Akan tetapi, Walikota pun harus merombaknya dengan cara yang profesional.

Tapi dia mengingatkan untuk tetap sesuai aturan. Jangan seperti kasus Probolinggo dan Klaten yang jual beli jabatan karena adanya rotasi di Eselon II untuk sekelas kepala dinas dan lainnya.

"Jika ada arahnya kesana, pasti dalam 1 tahun ini tidak terjadi perubahan apapun, bahkan penyelesaian RPJMD Tahun 2022 mungkin akan terhambat. Itulah yang menjadi pesan saya dan menjadi penting," ucapnya.


Lihat juga : Simak Berbagai Video Menarik Lainnya Disini

 


Berita Terkait