Sengkarut Lapangan Pacuan Kuda yang Dililit Sengketa

Selasa, 12 Oktober 2021 21:48 Redaksi Nasional

Sengkarut Lapangan Pacuan Kuda yang Dililit Sengketa

 

Koropak.co.id - Pasca merdeka dari Kabupaten Bandung sekitar empat belas tahun lalu, Kabupaten Bandung Barat (KBB) belum sepenuhnya mendapatkan hak pengelolaan aset. Setidaknya urusan pelimpahannya kerap menuai sengkarut yang berkepanjangan.

Daerah ini sempat lama memimpikan opini WTP dari BPK RI. Salah satu sebab ganjalannya dulu, karena pencatatan aset yang belum tuntas. Terutama yang berkaitan dengan pelimpahan kewenangan dari kabupaten induknya.

Salah satunya ini; lahan Lapangan Pacuan Kuda yang berada di wilayah Desa Kayuambon Kecamatan Lembang KBB. Bahkan hingga kini, status kepemilikan lahan tersebut masih berlarut-larut tanpa penyelesaian yang jelas.

Catatan Koropak, lahan yang terletak di seberang Balai Besar Pelatihan dan Pertanian (BBPP) Lembang dan berada di jalur utama ke Tangkuban Parahu dan Subang ini sudah lama menjadi sengketa. Sejak awal tahun 2016 puncaknya.

Di awal tahun itu, Pemda KBB memproyeksikan Lapangan Pacuan Kuda jadi sarana olahraga. Namun belum sebulan rencana itu, di awal tahun 2016, plang kepemilikan lahan di sana jadi rebutan.

Sempat ramai kala itu karena hilangnya sejumlah plang bertuliskan "Tanah Ini Milik Pemkab Bandung Barat." Dari total 6 plang yang terpasang di lahan Pacuan Kuda, hanya tersisa 2 plang saja.

Beberapa bulan berikutnya, plang itu hilang. Dan bersamaan dengan itu, berdiri sejumlah bangunan yang dipakai untuk berwirausaha. Ada warung, penjualan beberapa batu hias dan juga bangunan untuk penjualan depot air isi ulang.

 

Baca : Sengketa Tanah Warisan Mendominasi Masalah Pertanahan di Kabupaten Tasikmalaya

Sebenarnya, jauh sebelum ada proyeksi soal rencana pengelolaan Lapangan Pacuan Kuda, tanah seluas 8,8 hektare itu sudah banyak digunakan oleh masyarakat. Sebagian warga mengaku punya hak karena sebagai ahli waris.

Sengkarut ini tentu tidak terlepas dari status lahan tersebut. Ada ahli waris yang merasa lebih berhak menguasai lahan. Sementara di sisi lain, Pemda KBB juga punya bukti surat-surat resmi serta ada kebenaran soal pelimpahan dari Kabupaten Bandung.

Hingga akhirnya, masih ditahun 2016, Pemda KBB melayangkan surat No. 593/829/DPPKAD tentang permohonan pemblokiran tanah pacuan kuda ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Dengan adanya surat tersebut, dimaksudkan agar pihak-pihak terkait tidak mudah mengklaim kepemilikan tanah tanpa surat-surat yang resmi. Meski belum ada kejelasan kala itu, apakah surat pemblokiran ini membuahkan hasil atau hanya di meja saja.

 

 

Tahun berganti. KBB sudah dapat WTP dari BPK. Di era kepemimpinan Pelaksana tugas (Plt) Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan, sengketa Lapangan Pacuan Kuda kembali menghangat.

Sebenarnya Hengki tak ambil pusing. Ia kembali mengeluarkan surat pemohonan pemblokiran tanah Lapangan Pacuan Kuda. Surat itu bernomor 500/1076/BKD ditunjukkan untuk Kepala Kantor BPN KBB lagi.

Dalam isi surat tersebut menerangkan bahwa Hengki memohon pemblokiran atas Tanah Pacuan Kuda, yang menjadi penguasan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat kepada Kantor BPN KBB untuk menghindari terjadinya permohonan status kepemilikan dari pihak-pihak lain selain pihak Pemerintah Bandung Barat.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Aset pada Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) KBB, Eva Nurhasan membenarkannya. Ia menambahkan, pemblokiran tersebut merupakan aset yang belum masuk dalam ranah persidangan.

 

Baca : Dewan Sepakat Bentuk Pansus untuk Usut Tuntas Kasus Pembangunan Jalan Lingkar Utara

"Kita sedang menunggu arahan dari Korpsugah KPK. Waktu monitoring Korpsugah KPK tanggal 6 September 2021 dibahas tentang aset-aset bermasalah salah satunya adalah tanah pacuan kuda," katanya saat dihubungi, Selasa 12 Oktober 2021.

Eva berkata, permohonan pemblokiran itu dilakukan lantaran aset Tanah Pacuan Kuda tercatat di Pemda Bandung Barat yang merupakan aset pelimpahan dari Kabupaten Bandung.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD KBB, Wendi Sukmawijaya mengaku setuju dengan langkah pemblokiran yang dilakukan oleh Plt Bupati Bandung Barat.

Pasalnya, aset pelimpahan dari Kabupaten Bandung tersebut menjadi mutlak KBB yang memilikinya.

"Lahan itu kan pelimpahan dari Kabupaten Bandung jadi mutlak kita harus menguasainya. Saya setuju dengan langkah yang dilakukan Plt Bupati," ungkapnya, Selasa 12 Oktober 2021.

Ia menambahkan, jika ada pihak ahli waris yang mengaku menguasai lahan aset tersebut, Wendi mempersilakan untuk melayangkan guguatan ke pengadilan.

"Ya nanti kita beradu argumen di pengadilan," pungkasnya.*

 

Lihat juga : Simak Berbagai Video Menarik Lainnya Disini

 


Berita Terkait