Antara Goweser dan Empat Tahun Jabatan Anies Baswedan

Rabu, 13 Oktober 2021 12:40 Eris Kuswara Nasional

Antara Goweser dan Empat Tahun Jabatan Anies Baswedan

 

Koropak.co.id - Sudah empat tahun Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, memimpin Ibu Kota Indonesia. Banyak kebijakan yang telah dibuat olehnya, salah satunya aturan terkait sepeda.

Selain itu, di bawah kepemimpinan Anies, para pesepeda mendapatkan perhatian khusus. Contohnya mereka diberi fasilitas dengan dibangunnya jalur sepeda terproteksi di sepanjang jalan Sudirman-Thamrin.

Kebijakan Anies yang hendak 'memanjakan' pesepeda itu menjadi sorotan dan menuai kontroversi publik.

Berikut ini kebijakan-kebijakan yang dibuat Anies Baswedan selsma empat tahun kepemimpinannya yang dinilai memanjakan pesepeda.

1. 164 km jalur sepeda

Di bawah kepemimpinan Anies, jalur sepeda yang ada di Jakarta terus bertambah. Tercatat pada tahun 2019, Pemprov DKI Jakarta telah merampungkan pembangunan 63 kilometer jalur sepeda di 17 ruas jalan.

Menariknya, Anies juga menargetkan kembali untuk menambah jalur sepeda sepanjang 101 kilometer di tahun 2021. Dengan demikian, pada akhir tahun 2021 ini Anies menargetkan Jakarta bisa memiliki 164 kilometer jalur sepeda.

"Penambahan jalur sepeda ini sejalan dengan upaya Pemprov DKI Jakarta untuk mengubah kebiasaan masyarakat agar menggunakan sepeda sebagai transportasi. Selain menambah jalur sepeda, kami juga sudah membuat kebijakan untuk mewajibkan setiap gedung di Jakarta menyediakan tempat parkir sepeda," kata Anies sebagaimana dihimpun Koropak, Rabu (13/10/2021).

Tempat parkir sepeda itu sendiri wajib tersedia di gedung dan perkantoran minimal 10 persen dari tempat parkir yang tersedia. Anies juga turut meminta agar penyedia gedung bisa menyediakan fasilitas shower agar para pekerja nyaman saat membersihkan badan, mengganti baju yang terkena keringat saat bersepeda.

2. Jalur Sepeda Terproteksi

Meski jalur sepeda yang dibangun sudah cukup banyak, akan tetapi jalur yang terproteksi masih minim. Karena kebanyakan jalur sepeda saat ini hanya sekedar diberi cat hijau dan tulisan 'jalur sepeda' tanpa ada pembatas apapun. Akibatnya, jalur sepeda tersebut justru tetap digunakan oleh kendaraan bermotor.

Kini, jalur sepeda yang terproteksi pembatas baru sudah ada di Jalan Sudirman-Thamrin. Pemasangan pembatas beton atau planter box untuk jalur sepeda permanen ini diketahui dimulai pada Februari 2021.

Selain itu, jalur sepeda permanen sepanjang 11,2 kilometer itu menelan anggaran hingga Rp 30 miliar yang dikeluarkan oleh pihak ketiga atau swasta.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo menjelaskan, sepeda merupakan kendaraan yang ramah lingkungan. Pemprov DKI Jakarta menjadikan sepeda sebagai prioritas utama setelah pejalan kaki dalam arah penataan transportasi di Ibu Kota.

 

Baca : Ini Kebijakan Lengkap Level 3 di DKI Jakarta

"Untuk jalur sepeda Sudirman-Thamrin ini memiliki cakupan yang luas terhadap jumlah kepadatan penduduk yang tinggi. Jalur ini juga dapat melayani 37.366 warga dari 14 kelurahan," kata Syafrin.

3. Karpet Merah untuk Sepeda Road Bike

Sejak pertama kali dibangun pada Februari 2021 lalu, keberadaan jalur sepeda permanen Sudirman-Thamrin tidak pernah berhenti menuai kontroversi.

Di satu sisi, jalur sepeda permanen yang berbatas beton itu dianggap bisa membuat pesepeda merasa lebih aman dan nyaman. Di sisi lain, pesepeda road bike juga enggan memakai jalur tersebut karena dinilai terlalu kecil.

Komunitas pesepeda road bike itu juga kerap kali menggunakan jalur kendaraan bermotor saat melintas di Jalan Sudirman-Thamrin. Padahal sudah jelas dalam Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah mengatur bahwa sepeda harus berjalan di jalur yang telah disediakan.

Konflik antara pesepeda road bike dengan kendaraan bermotor pun tak terhindarkan. Sehingga Pemprov DKI Jakarta pun kemudian memfasilitasi sepeda road bike agar bisa melintas jalur kendaraan bermotor di Jalan Sudirman-Thamrin pada Senin-Jumat pukul 05.00-06.30 WIB.

Mereka difasilitasi untuk menggunakan Jalan Layang Non Tol Tanah Abang-Kampung Melayu pada Sabtu dan Minggu pukul 05.00-08.00 WIB. Lagi-lagi, langkah yang diambil pemerintah itu tak membuat kontroversi jalur sepeda permanen Sudirman-Thamrin mereda.

4. Nyaris Dibongkar

Belakangan ini sempat muncul wacana agar jalur sepeda permanen Sudirman-Thamrin dibongkar. Wacana itu pada awalnya disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni saat rapat bersama dengan Kapolri.

Politikus Partai Nasdem itu mengungkapkan, adanya jalur sepeda permanen itu dapat menciptakan diskriminasi antara pengguna sepeda road bike, sepeda lipat, maupun pengguna jalan lainnya.

"Mohon kiranya kepada Pak Kapolri beserta dengan jajarannya, terutama Korlantas untuk menyikapi jalur permanen agar dikaji ulang," jelas Sharoni.

Ia mengkritisi kondisi itu. Dengan tegas, Sharoni meminta dibongkar saja dan semua pelaku jalan bisa menggunakan jalan tersebut.

"Kami khawatir apabila jalur sepeda permanen dipertahankan, akan membuat komunitas hobi lainnya akan meminta dibuatkan jalur khusus kepada pemerintah,"

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pun setuju apabila jalur tersebut dibongkar sambil mencari solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan yang timbul akibat adanya jalur khusus itu.

"Prinsipnya, terkait dengan jalur sepeda, kami tentunya akan terus mencari formula yang pas. Namun kami setuju untuk masalah jalur yang permanen itu nanti dibongkar saja," kata Listyo.

Sayangnya, rencana pembongkaran itu mendapatkan penolakan dari berbagai pihak sehingga pada akhirnya tidak jadi dilaksanakan.

 

Baca : Hari Ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Mulai Saluran BST

5. Sepeda Non Lipat Masuk MRT dan LRT

Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memberikan prioritas bagi pesepeda ternyata disambut baik operator transportasi di Ibu Kota. Bahkan sejak Maret 2021 lalu, PT Mass Rapid Transit memperbolehkan sepeda non lipat untuk masuk ke gerbong kereta.

Tercatat, untuk dimensi maksimal yang diperbolehkan masuk yakni 200 sentimeter x 55 sentimeter x 120 sentimeter dengan lebar ban maksimal 15 sentimeter.

Selain itu, ada pula jam khusus untuk mengangkut sepeda non lipat, yaitu Senin-Jumat dengan pengecualian jam sibuk pukul 07.00-09.00 WIB dan pukul 17.00-19.00 WIB.

Sementara pada hari Sabtu dan Minggu, sepeda non-lipat diperbolehkan untuk masuk selama jam operasional kereta. Di sisi lain, PT LRT Jakarta ternyata sudah terlebih dahulu menerapkan aturan yang sama. Bahkan dalam satu rangkaian kereta, terdapat satu gerbong khusus untuk para pesepeda.

Meskipun demikian, tentunya kebijakan yang dibuat ini juga tidak terlepas dari kritikan. Salah satu kritikan itu datang dari anggota DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak yang membandingkannya dengan kebijakan para pedagang yang dilarang membawa pikulan masuk ke KRL Jabodetabek.

"Pedagang yang bawa pikulan untuk keperluan hidup saja sudah tidak bisa masuk KCI (KRL) dari Bogor dan Bekasi, tapi pesepeda malah dapat fasilitas. Alasan pedagang dilarang membawa barang dagangannya di KRL karena dinilai mengganggu penumpang lain. Tapi menurut saya justru yang membawa sepeda non-lipat ke dalam gerbong kereta itu jauh lebih mengganggu penumpang lain," ujar Gilbert.*

 

Lihat juga : Simak Berbagai Video Menarik Lainnya Disini

 


Berita Terkait