Ini Alasan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Alami Pembengkakan Dana

Rabu, 13 Oktober 2021 15:20 Eris Kuswara Nasional

Ini Alasan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Alami Pembengkakan Dana

 

Koropak.co.id - Pembangunan Kereta Cepat Jakarta - Bandung direncanakan sebagiannya akan dibiayai sebagian oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dikabarkan bahwa proyek ini mengalami permasalahan pembengkakan biaya proyek yang besarnya mencapai 1,6 miliar US Dollar atau setara dengan Rp 22 triliun. Kondisi ini dianggap akan membebani belanja pemerintah tahun depan.

Diketahui, sebelumnya proyek ini dibiayai badan usaha yang mengerjakannya yakni konsorsium BUMN PT Pilar Sinergi BUMN (PSBI) dan kepemilikan China yang berasal dari Beijing Yawan.

Namun pemerintah akhirnya memutuskan akan menyuntik anggaran dalam proyek ini melalui Penanaman Modal Negara (PMN) kepada PT KAI Indonesia yang saat ini menjadi pemimpin konsorsium.

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Septian Hario Seto menjelaskan, pada awalnya proyek ini memang disepakati dengan skema business to business (B2B) termasuk juga dengan pengadaan tanah.

Selain itu, dana pembangunannya juga semuanya berasal dari konsorsium BUMN Indonesia dan China.

"Untuk pengadaan tanahnya itu sudah mencapai Rp 15 triliun yang diinvestasikan, dan itu bukan angka kecil," jelasnya dalam Evening Up, CNBC Indonesia, sebagaimana dihimpun Koropak, Rabu 13 Oktober 2021.

Jadi dia mengira, kondisi ini bukan masalah pemerintah yang tidak konsisten karena pada awalnya juga janji tak pakai APBN.

"Akan tetapi ini penting untuk pengembangan wilayah Jakarta dan Bandung di masa depan,"

 

Baca : Terkait Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Kejati Jabar Selamatkan Duit Negara Rp 3,2 T

Jodi mengungkapkan, alasan dibalik proyek ini yang membengkak, dikarenakan proyek ini sangat sulit untuk dikerjakan.

Kemudian juga ada hal yang di luar perkiraan awal, terutama dikarenakan kondisi geografis wilayah Jawa Barat.

"Contohnya saja ada satu tunnel yang mendekat ke arah Bandung, di dalamnya itu ada batu yang tidak bisa dibor. Sehingga harus di blasting atau diledakan. Makanya terjadi pembengkakan biaya," ungkapnya.

Pihaknya juga membeberkan alasan negara yang pada akhirnya masuk dalam pembiayaan proyek ini. Alasan pastinya, karena BUMN yang tergabung dalam konsorsium mengalami kondisi keuangan yang sulit akibat dampak pandemi Covid-19.

"Dikarenakan ini Proyek Strategis Nasional (PSN) maka kami dari Pemerintah harus mendukungnya," bebernya.

Ia menuturkan bahwa uang negara masuk melalui PT KAI Indonesia (Persero) selaku pemimpin konsorsium dan menggantikan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, dikarenakan pemerintah masih beranggapan bahwa proyek ini memiliki nilai keuntungan ekonomi yang besar.

"Jadi kita itu tidak hanya melihat financial return atau IRR saja, akan tetapi juga economic benefit yang kita lihat akan signifikan," jelasnya.

Ia menyampaikan tentang peluang sumber pendanaan lain. Misalnya, kata dia, jika ada negara masuk, menurut pihaknya itu diperbolehkan dan sudah diakomodasi juga dari Perpres.

"Karena yang paling penting itu adalah struktur governance. Makanya harus ada proses audit juga," tuturnya.*

 

Lihat juga : Simak Berbagai Video Menarik Lainnya Disini