SMSI Soroti Komitmen Jokowi Berantas Mafia Tanah

Kamis, 14 Oktober 2021 16:46 Eris Kuswara Nasional

SMSI Soroti Komitmen Jokowi Berantas Mafia Tanah

 

Koropak.co.id - Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) mengunjungi 2 petani sawit dan pengurus Koperasi Petani Sawit Makmur (KOPSA-M) Riau di Bogor (7/10/2021) lalu.

Selepas kunjungan itu, Firdaus mengatakan bahwa petani dan pengurus koperasi tersebut masih proses masuk dalam perlindungan saksi dan Korban (LPSK).

Selain itu, diketahui juga bahwa petani sawit dan pengurus KOPSA-M yang berasal dari Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar Riau tersebut memohon perlindungan dari dugaan kriminalisasi yang dilakukan mafia tanah.

"Menanggapi hal ini, tentunya kami mengapresiasi komitmen Presiden Jokowi dengan memerintahkan jajaran Polri untuk tidak ragu-ragu dalam memberantas mafia-mafia tanah," katanya sebagaimana rilis yang diterima Koropak, Kamis 14 Oktober 2021.

Ia menegaskan, pihaknya mendesak Kapolri agar bisa melindungi rakyat dan pengurus Kopsa-M Riau di Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar Riau dari dugaan kriminalisasi yang dilakukan mafia tanah.

Sementara itu, apa yang disampaikan Ketua SMSI tersebut merupakan perwujudan dari konsisten SMSI mengawal arahan dan penegasan Presiden Jokowi yang berkomitmen penuh dalam memberantas mafia tanah sebagaimana disampaikan Jokowi pada akhir September 2021 lalu.

Sebagaimana diketahui bahwa saat ini tercatat sebanyak 997 petani anggota KOPSA-M Riau sedang menuntut hak-haknya agar bisa mendapatkan kehidupan layak yang telah diambil oleh PTPN V sebagai bapak angkat dalam skema pola Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA).

Meskipun Kebun Kelapa Sawitnya dinyatakan gagal, akan tetapi petani masih tetap dibebani hutang yang terus membesar. Sehingga, diduga kuat dana petani dan koperasi dikorupsi oleh oknum-oknum di PTPN V.

Buntut dari perjuangan ini, diduga dua orang petani dikriminalisasi sebagai langkah pelemahan terhadap perjuangan para petani tersebut.

 

Baca : SMSI Dukung Kebijakan Kapolri Utamakan Langkah Damai


Kasus ini sendiri bermula pada tahun 2003 dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama Pembangunan Kebun Kelapa Sawit pola KKPA untuk anggota koperasi seluas 2.000 hektar antara KOPSA-M Riau dan PTPN-V.

Kemudian antara tahun 2003 sampai 2009, PTPN-V melaksanakan pembangunan kebun KKPA.

Akan tetapi, selama pembangunan berjalan Pengurus diminta untuk menandatangani surat pengakuan hutang pada Bank Agro untuk pembangunan kebun KKPA seluas 2050 hektar dengan total hutang Rp 52 milyar.

Ironisnya, per tahun 2017, para petani yang tergabung di KOPSA-M Riau ditagihkan hutang pembangunan kebun secara utuh dan bunga yang saat ini mencapai Rp 136 Milyar.

"Persoalan menjadi lebih pelik manakala diketahui bahwa dari total 2.050 hektar lahan yang dikerjasamakan itu, ternyata sekitar 750 hektar lahannya telah beralih ke pihak lain dan diduga itu bisa terjadi akibat telah dijual oleh oknum di PTPN V," ucapnya.

Firdaus mengira sudah menjadi kewajiban bersama untuk mengingatkan Moeldoko selaku kepala KSP, Kapolri dan Erick Thohir selaku Menteri BUMN agar bisa mengawal komitmen Presiden Jokowi untuk memberantas mafia tanah sekaligus melakukan pembersihan di PTPN.

"Oleh karena itulah kami mendesak Pak Menteri untuk membuka kasus-kasus korupsi terselubung di PTPN V terutama Kerjasama antara PTPN V dengan KOPSA-M di Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau," pungkasnya.*

 

Lihat juga : Simak Berbagai Video Menarik Lainnya Disini