Bersama Konstituen Dewan Pers, Prof Bagir Manan Siap Beri Kesaksian di Sidang MK

Minggu, 17 Oktober 2021 14:35 Eris Kuswara Nasional

Bersama Konstituen Dewan Pers, Prof Bagir Manan Siap Beri Kesaksian di Sidang MK

 

Koropak.co.id - Dua tokoh pers dan mantan Ketua Dewan Pers, Prof Dr Bagir Manan, SH, MCL dan Yosep Adi Prasetyo bersama dengan sejumlah Ketua Umum Konstituen Dewan Pers menyatakan kesiapannya untuk memberikan kesaksian dalam sidang Permohonan Pengujian Judicial Review Undang-Undang (UU) Pers Nomor 40 Tahun 1999 di Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia (RI).

Informasi yang dihimpun, kesiapan Bagir Manan dan pimpinan konstituen Dewan Pers (DP) dikemukakannya dalam rapat bersama anggota DP, organisasi pers konstituen DP serta tokoh pers yang berlangsung, di Hotel Mercure BSD City Tangerang Selatan, Sabtu 16 Oktober 2021.

“Kami siap untuk hadir di persidangan MK dengan memberikan kesaksian untuk Dewan Pers,” kata Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Atal S. Depari yang hadir dalam rapat tersebut sebagaimana rilis yang diterima Koropak, Minggu 17 Oktober 2021.

Hal senada turut dituturkan Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Firdaus. Pihaknya juga menyatakan siap untuk menjadi saksi dalam persidangan serta menjelaskan posisi kekuatan hukum dan manfaat DP untuk masyarakat dan pers.

"Kalau diperlukan, kami siap hadir di MK RI," kata Firdaus.

Dalam rapat tersebut, Prof. Bagir Manan memberikan banyak masukan dan latar belakang berbagai sisi seputar UU Pers nomor 40/1999.

"Saya menilai gugatan penggugat tidak memenuhi syarat dan ini harus dijelaskan secara rinci di persidangan," jelas Bagir.

Ia sendiri sempat merasa terheran ketika menelaah salah satu bagian materi gugatan yang menghendaki uji kompetensi wartawan yang selama ini ditangani Dewan Pers dan diminta dilaksanakan oleh pihak luar yang tidak berurusan dengan pers.

 

Baca : Judikal Review UU Nomor 40 Tahun 1999, Dewan Pers : Tolak Gugatan Uji Materi

Dalam kesempatan itu, Anggota Dewan Pers, Asep Setiawan menanggapi paparan tertulis tim kuasa hukum DP.

"Kami menekankan bahwa pentingnya penegasan nomenklatur nama Dewan Pers yang disebut dalam undang-undang pers nomor 40 Tahun 1999," tegas Asep.

Seperti yang diketahui, pada Senin 11 Oktober 2021 lalu, telah dilangsungkan Sidang Pleno Hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara dengan Nomor 38/PUU-XIX/2021 perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun pasal-pasal dalam UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 yang diuji-materikan sebagai berikut:

- Pasal 15 ayat (2) huruf f
Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut: DP memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan.

- Pasal 15 ayat (3)
“Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden.”

Sementara itu, permohonan Judicial Review UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 ini diajukan atau dimohonkan oleh Heintje Grontson Mandagie, Hans M. Kawengian, dan Soegiharto Santoso selaku Para Pemohon melalui kuasa hukumnya pada Kantor Hukum Mustika Raja Law pada 12 Agustus 2021 lalu.

Adapun permohonan para Pemohon dalam Petitumnya adalah meminta Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan bahwa Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.*

 

Lihat juga : Simak Berbagai Video Menarik Lainnya Disini