Pemkot Cimahi Tidak Memberikan Bantuan Hukum Kasus Korupsi Lahan Makam Covid-19

Minggu, 24 Oktober 2021 15:14 Redaksi Daerah

Pemkot Cimahi Tidak Memberikan Bantuan Hukum Kasus Korupsi Lahan Makam Covid-19

 

Koropak.co.id - Pemerintah Kota Cimahi memastikan tidak memberikan bantuan hukum kepada PNS yang terlibat dugaan korupsi pengadaan lahan Covid-19.

Diberitakan sebelumnya, lahan pemakaman yang diduga milik Pemkot Cimahi dan dijual kembali ke Pemkot Cimahi untuk lahan pemakaman di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Lebaksaat Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi Utara.

Dugaan korupsi dengan kasus tersebut menjerat seorang oknum pegawai negeri sipil (PNS) di Pemkot Cimahi, seorang mantan pejabat Pemkot Cimahi yang sudah pensiun dan seorang pemilik lahan.

Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Cimahi sudah menetapkan AK, seorang oknum PNS Cimahi sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan lahan pemakaman untuk korban Covid-19.

Mengomentari hal itu, Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Cimahi Ngatiyana berkata, pihaknya menghormati proses hukum yang tengah berjalan.

"Kami tidak memberikan bantuan hukum kepada tersangka dalam kasus tersebut," jelas Ngtiyana disela-sela acara monitoring dan evaluasi aspirasi di RW 18 Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, Rabu 20 Oktober 2021.

 

Baca : Dugaan Korupsi Lahan Makam Covid-19 di Cimahi; Seperti Jeruk Makan Jeruk

 

Ngatiyana menjelaskan, Pemkot Cimahi tidak akan memberikan bantuan hukum yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

"Jadi masalah pendampingan hukum semua dilakukan oleh penasehat hukum yang diminta secara pribadi oleh yang bersangkutan," terang Ngatiyana.

Sementara itu, Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Cimahi Feby Gumilang mengungkapkan, tersangka yang ditetapkan berinisial AK.

AK diduga berperan dalam jual beli lahan milik Pemkot tersebut. Milik Pemkot dan dijual kembali kepada Pemkot.

"Setelah dilakukan penyelidikan sejak awal tahun 2021, penyidik Kejari Cimahi menemukan adanya kejanggalan dari proses pengadaan tanah yang diperuntukan untuk makam warga yang terpapar Covid-19 itu," katanya kepada awak media, pekan kemarin.

Febi mengungkapkan, sebelum awal tahun 2021, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) Kota Cimahi pada tahun anggaran 2020, mencari lahan tanah pemakaman untuk masyarakat Cimahi yang merupakan korban Covid-19.

Anggaran yang disiapkan pemerintah sebesar Rp 569.520.000. Dan pada saat itu tanah yang dibutuhkan seluas 791 meter persegi.

Dalam proses pengadaan lahan tersebut, pihaknya mulai mengendus ada kejanggalan. Pada awal tahun 2021 mulai melakukan penyelidikan. Dan menetapkan salah satunya AK.

 

Lihat juga : Simak Berbagai Video Menarik Lainnya Disini


Berita Terkait